Target Operasional Mundur Terus, Proyek Wisata Air Kalimalang Tuai Kritik
DAILYBEKASI.COM, BEKASI — Proyek Wisata Air Kalimalang yang semula diproyeksikan menjadi salah satu ikon baru Kota Bekasi hingga kini belum kunjung beroperasi. Target pengoperasian yang sebelumnya direncanakan pada Januari 2026 telah beberapa kali mengalami penundaan dan terakhir ditargetkan pada Agustus 2026.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim). Lembaga kajian kebijakan dan tata kelola daerah itu mempertanyakan efektivitas perencanaan serta arah pembangunan Pemerintah Kota Bekasi di bawah kepemimpinan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.
Ketua Umum Forkim, Mulyadi, menilai keterlambatan proyek tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan teknis pembangunan. Menurutnya, kondisi itu perlu dilihat dari aspek perencanaan, konsep pembangunan, hingga keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat.
“Seorang kepala daerah tidak cukup hanya diukur dari seberapa banyak pembangunan fisik yang berhasil ditampilkannya di hadapan publik,” ujar Mulyadi, Minggu (16/8/2026).
Ia mengatakan keberhasilan pembangunan daerah semestinya juga diukur melalui kekuatan konsep, kajian yang matang, perencanaan terukur, serta dampak jangka panjang yang dapat dirasakan masyarakat.
Forkim juga menyoroti pola pembangunan Pemkot Bekasi yang dinilai cenderung mengedepankan pembangunan fisik dan aspek visual. Mulyadi menilai sejumlah kebijakan belum sepenuhnya menunjukkan keterkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang maupun tata ruang daerah.
“Kami melihat sejumlah program Pemkot Bekasi lebih menonjol sebagai simbol atau kegiatan seremonial tanpa terobosan mendasar yang benar-benar menyentuh akar persoalan masyarakat,” katanya.
Puluhan Kontainer Jadi Sorotan
Salah satu bagian proyek yang menjadi perhatian adalah keberadaan puluhan kontainer di sepanjang bantaran Kalimalang. Berdasarkan data teknis pengelolaan kawasan yang disebut Forkim, terdapat 87 unit kontainer yang disiapkan untuk difungsikan sebagai kedai kuliner.
Kontainer tersebut sebelumnya direncanakan menjadi bagian dari kawasan wisata air yang memadukan pusat kuliner, ruang terbuka hijau, jalur pedestrian, area rekreasi tepi kanal, serta ruang publik bagi masyarakat.
Namun, hingga kini kawasan tersebut belum menunjukkan aktivitas seperti yang sebelumnya diproyeksikan. Kondisi itu membuat keberadaan kontainer turut dipertanyakan, terutama apabila pengoperasian kawasan terus mengalami penundaan.
“Jangan sampai puluhan kontainer yang sudah ditempatkan di bantaran Kalimalang itu akhirnya hanya menjadi bangunan terbengkalai. Jangan sampai nanti malah dijadikan tempat toilet karena konsep awalnya tidak jelas sejak awal,” ujar Mulyadi.
Menurutnya, keberadaan kawasan wisata air tersebut seharusnya memberikan manfaat ekonomi, termasuk membuka ruang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
Dikaitkan dengan Kebutuhan Layanan Dasar
Forkim juga mengaitkan prioritas pembangunan kawasan wisata tersebut dengan berbagai persoalan layanan dasar yang masih dihadapi masyarakat Kota Bekasi.
Salah satunya adalah keterbatasan daya tampung sekolah negeri, khususnya pada jenjang SMP dan SMA. Persoalan tersebut dinilai terus muncul setiap tahun seiring pertumbuhan penduduk dan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan negeri.
Mulyadi menilai pemerintah daerah perlu memastikan setiap kebijakan pembangunan memiliki skala prioritas yang jelas, terutama ketika masyarakat masih menghadapi persoalan infrastruktur dan pelayanan dasar.
Menurutnya, pembangunan kawasan rekreasi tetap dapat dilakukan sepanjang memiliki konsep yang matang, memberikan manfaat ekonomi, serta tidak mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.
Pemkot Diminta Evaluasi
Atas kondisi tersebut, Forkim meminta Pemkot Bekasi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek Wisata Air Kalimalang, termasuk memastikan kejelasan konsep, target operasional, pengelolaan kawasan, serta manfaatnya bagi masyarakat.
Forkim juga meminta pemerintah memperbaiki komunikasi publik terkait perkembangan proyek agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai alasan penundaan dan target penyelesaiannya.
Mulyadi mengingatkan, tanpa evaluasi dan penyelesaian yang konkret, proyek tersebut berisiko menjadi simbol kegagalan perencanaan pembangunan.
“Jangan sampai yang tersisa akhirnya hanya puluhan kontainer di bantaran Kalimalang. Kalau konsepnya tidak jelas dan manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat, lalu apa sebenarnya jejak pembangunan yang hendak ditinggalkan?” pungkasnya.