Fakta Sejarah! Kabupaten Bekasi Pernah Dipimpin Dua Pemimpin Sekaligus
DAILYBEKASI.COM, CIKARANG PUSAT – Menjelang peringatan Hari Jadi Kabupaten Bekasi ke-76 pada 15 Agustus 2026, terungkap fakta sejarah yang belum banyak diketahui masyarakat. Pada era 1950-an, Kabupaten Bekasi pernah dipimpin oleh dua pejabat sekaligus, yakni seorang Bupati dan seorang Kepala Daerah, sebagai dampak perubahan sistem pemerintahan daerah di Indonesia.
Sejarawan Bekasi, Endra Kusnawan, menjelaskan kondisi tersebut terjadi pada masa transisi pemerintahan setelah pemerintah pusat menerapkan sistem baru dalam tata kelola daerah pada era demokrasi parlementer.
“Pada masa itu memang terjadi pemisahan fungsi antara Bupati dan Kepala Daerah. Jadi Kabupaten Bekasi memiliki dua pimpinan dalam waktu yang bersamaan sesuai sistem pemerintahan yang berlaku saat itu,” ujar Endra Kusnawan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (28/7/2026).
Perubahan sistem pemerintahan tersebut bermula setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956 tentang pembentukan DPRD dan DPD Peralihan. Regulasi itu mengubah struktur pemerintahan daerah dengan membentuk DPRD Peralihan sebagai lembaga legislatif dan DPD Peralihan sebagai lembaga eksekutif.
Dalam sistem tersebut, jabatan Bupati dipisahkan dari Kepala Daerah. Jika sebelumnya kedua jabatan diemban oleh satu orang, maka sejak Desember 1956 keduanya dijalankan oleh pejabat yang berbeda.
Menteri Dalam Negeri saat itu mengangkat Nurhasan Ibnu Hadjar sebagai Kepala Daerah Kabupaten Bekasi, sementara jabatan Bupati tetap dipegang oleh Raden Sampoerno Kolopaking.
Pada Agustus 1957, Kabupaten Bekasi menggelar pemilihan anggota DPRD. Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, status Kabupaten Bekasi berubah menjadi Daerah Swatantra Tingkat II, yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, di luar urusan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, fiskal nasional, dan agama.
Endra menuturkan, hasil pemilihan anggota DPRD tersebut kemudian memilih M. Nausan, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa Sriamur, sebagai Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Bekasi menggantikan Nurhasan Ibnu Hadjar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 27 Januari 1958.
Sementara itu, Raden Sampoerno Kolopaking tetap menjabat sebagai Bupati hingga 1 Juni 1958. Setelah masa jabatannya berakhir, pemerintah pusat menunjuk Raden Moehammad Kasim Son Prawira Adiningrat sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Bupati Bekasi.
Dengan demikian, Kabupaten Bekasi kembali dipimpin oleh dua pejabat secara bersamaan, yakni R.M.K.S. Prawira Adiningrat sebagai Pjs. Bupati Bekasi dan M. Nausan sebagai Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Bekasi.
Sistem pemerintahan tersebut berakhir pada Januari 1960 sebagai dampak pelaksanaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang kembali menyatukan jabatan Bupati dan Kepala Daerah dalam satu kepemimpinan.
Melalui keputusan Menteri Dalam Negeri pada 29 Januari 1960, Prawira Adiningrat dan Nausan diberhentikan dengan hormat, kemudian digantikan oleh Ismaoen sebagai Bupati Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Kabupaten Bekasi.
Menurut Endra Kusnawan, perjalanan sejarah tersebut menjadi bagian penting dalam perkembangan sistem pemerintahan Kabupaten Bekasi.
“Sejarah seperti ini telah kami tuliskan dalam buku Sejarah Bekasi: Sejak Peradaban Buni Ampe Wayah Gini. Menurut saya penting juga dikenalkan kepada masyarakat, terutama generasi muda. Dengan memahami perjalanan pemerintahan daerah, kita bisa melihat bahwa Kabupaten Bekasi memiliki pengalaman sejarah yang sangat kaya dalam proses pembentukan pemerintahan modern,” pungkasnya.
Menjelang Hari Jadi Kabupaten Bekasi ke-76, kisah mengenai era dua pemimpin ini menjadi pengingat bahwa perjalanan daerah tidak hanya dibangun melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui dinamika sistem pemerintahan yang membentuk Kabupaten Bekasi hingga menjadi salah satu daerah strategis di Jawa Barat maupun Indonesia.