Aspirasi Petani Wilayah Utara Ditindaklanjuti, Plt Bupati Bekasi Tinjau Saluran Irigasi BKG 15-25
DAILYBEKASI.COM, CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi akan menindaklanjuti aspirasi ratusan petani di wilayah utara terkait normalisasi saluran Bendung Kedung Gede (BKG) 15 hingga BKG 25 guna memperlancar distribusi air ke lahan persawahan dan mencegah potensi kekeringan yang dapat mengganggu produktivitas pertanian.
Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, usai menerima audiensi perwakilan Petani Bekasi Wilayah Utara di Gedung Swatantra Wibawamukti, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (27/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, para petani meminta pemerintah segera menangani dan menormalisasi saluran sekunder BKG 15 hingga BKG 25 yang dinilai berperan penting dalam menjaga kelancaran debit dan pasokan air untuk areal persawahan di wilayah utara Kabupaten Bekasi.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Asep mengatakan pihaknya akan melakukan survei lapangan di wilayah Pebayuran untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang menyebabkan terganggunya aliran air.
“Besok kami akan melihat langsung ke wilayah Pebayuran untuk mengetahui apa saja kendalanya. Dari hasil penyampaian tadi, terdapat sedimentasi atau pendangkalan serta banyak sampah. Jika memang diperlukan normalisasi, BBWS dan Perum Jasa Tirta siap menurunkan alat berat guna membantu proses tersebut,” ujarnya.
Selain meninjau sedimentasi dan penumpukan sampah, Pemkab Bekasi juga akan mengevaluasi kondisi fisik saluran irigasi. Apabila ditemukan kerusakan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, perbaikannya akan diupayakan menjadi prioritas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
“Kalau ada saluran irigasi yang rusak dan menjadi kewenangan pemerintah daerah, akan kami prioritaskan melalui APBD Perubahan. Besok kami akan menginventarisasi titik-titik yang nantinya dapat segera dikerjakan,” kata Asep.
Ia menegaskan, penanganan saluran irigasi BKG 15 hingga BKG 25 merupakan langkah penting karena berpengaruh terhadap sekitar 3.000 hektare lahan pertanian di sejumlah kecamatan di wilayah utara Kabupaten Bekasi.
Menurutnya, ruas saluran sepanjang kurang lebih 10 kilometer tersebut akan menjadi fokus evaluasi. Apabila hasil survei menunjukkan perlunya normalisasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan segera menindaklanjuti pelaksanaannya demi menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian.