Bekasi Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Bersama KPK: Dorong Sistem Bersih dan Transparan
DAILYBEKASI.COM, KABUPATEN BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta menjadi bagian dari program Monitoring, Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) yang digagas KPK.
Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menyambut kehadiran KPK dan menyebut kegiatan tersebut sebagai momentum penting dalam memperkuat komitmen menuju pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel.
“Kami terbuka terhadap saran perbaikan, dan sinergi ini penting untuk memastikan sistem pemerintahan berjalan sesuai prinsip good governance,” ujar Bupati Ade.
Ia menegaskan, pemerintah daerah harus menjadi pelayan publik yang menjunjung tinggi integritas dan transparansi dalam setiap proses kerja.
Empat fokus utama menjadi pembahasan dalam rapat tersebut, yakni perencanaan dan penganggaran tahun 2025–2026, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik khususnya di bidang perizinan, serta optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi.
Dengan jumlah penduduk mencapai 3,2 juta jiwa dan proyeksi anggaran pembangunan jangka menengah sebesar Rp8 triliun, Bupati menilai sistem pengawasan yang kuat dan terbuka sangat diperlukan agar pembangunan berjalan tepat sasaran.
Sementara itu, Bahtiar Ujang Purnama menegaskan bahwa kehadiran KPK bukan semata-mata untuk melakukan pengawasan, melainkan membangun kemitraan yang setara dengan pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah bukan objek, melainkan subjek perubahan. Kami ingin mereka aktif membangun sistem yang transparan dan berintegritas,” tuturnya.
Ia menambahkan, perbaikan tata kelola harus menyeluruh dari tingkat pimpinan hingga unit pelayanan masyarakat. Komitmen kolektif birokrasi menjadi kunci agar reformasi birokrasi berjalan berkelanjutan.
“Kami berharap hasil rakor ini tidak berhenti di meja rapat, tapi benar-benar diwujudkan dalam sistem yang berdampak langsung pada masyarakat,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja; Sekretaris Daerah, Dedy Supriyadi; Plt Inspektur Daerah, Subarnas; serta seluruh kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Bekasi. Kehadiran para pemangku kepentingan ini dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. (adv)