Pendapatan Jabar Turun Rp3,6 Triliun, Bantuan Daerah Terdampak
DAILYBEKASI.COM, BEKASI – Pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat mengeluhkan menurunnya dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2026. Penurunan tersebut disebut terjadi akibat berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat yang berdampak langsung pada pendapatan Pemprov Jabar.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan pendapatan Pemprov Jabar mengalami penurunan hingga Rp3,6 triliun sehingga ruang fiskal untuk menyalurkan bantuan ke daerah menjadi semakin terbatas.
“Kalau pengurangan dana transfer kan kita juga kurang Rp3,6 triliun. Kalau provinsi berkurang, kita mau bagi duit yang mana lagi,” ujar Dedi, Sabtu (23/5/2026).
Meski demikian, Pemprov Jabar tetap memprioritaskan program yang dinilai langsung dirasakan masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur jalan. Dedi menyebut anggaran pembangunan jalan meningkat signifikan dari sebelumnya Rp400 miliar menjadi Rp4 triliun.
Namun, ia mengakui angka tersebut masih berpotensi berubah karena kondisi pendapatan daerah yang bergantung pada transfer pemerintah pusat.
“Walaupun dari Rp4 triliun itu mungkin nanti terevaluasi juga karena pendapatannya dari transfer pusat menurun,” katanya.
Menurut Dedi, pengurangan dana transfer tidak hanya dialami satu wilayah tertentu, melainkan seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kendati demikian, pemerintah provinsi memastikan kebutuhan utama masyarakat tetap menjadi prioritas.
Ia mencontohkan sejumlah pembangunan jalan kabupaten/kota kini ditangani langsung oleh pemerintah provinsi, termasuk penanganan sosial dan rehabilitasi pascabencana di Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi.
Dedi juga menegaskan Pemprov Jabar kini tidak lagi memiliki banyak ruang untuk membagikan bantuan dana langsung ke daerah seperti sebelumnya. Menurutnya, apabila dana tetap dibagikan dalam jumlah besar, maka program pembangunan tingkat provinsi akan terganggu.
“Kalau provinsi membagi uang secara langsung maka kita kehilangan kegiatan pembangunan. Gak ada lagi uang,” ucapnya.
Penurunan bantuan dari pemerintah provinsi turut dirasakan sejumlah daerah, salah satunya Kota Sukabumi. Anggota DPRD Kota Sukabumi, Henry Slamet, menyebut bantuan keuangan dari Pemprov Jabar mengalami penurunan drastis dibandingkan periode gubernur sebelumnya.
Ia memaparkan, pada masa kepemimpinan Ahmad Heryawan, Kota Sukabumi menerima bantuan sekitar Rp113 miliar. Saat dipimpin Ridwan Kamil, bantuan mencapai Rp80 miliar. Sementara pada era kepemimpinan Dedi Mulyadi, bantuan disebut hanya sekitar Rp1,5 miliar.
Sementara itu, data realisasi transfer pemerintah pusat ke Pemprov Jabar tahun 2025 menunjukkan sebagian besar anggaran telah terserap untuk berbagai kebutuhan belanja daerah, termasuk pembangunan infrastruktur jalan.
Dari total dana transfer sebesar Rp11,69 triliun, realisasi belanja mencapai Rp10,22 triliun dengan tingkat serapan sebesar 98,24 persen. Pemerintah provinsi hanya menyisakan sekitar Rp182 miliar dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Adapun rincian serapan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 99,36 persen, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar 98,77 persen, serta DAK Non-Fisik yang mencakup BOS Reguler, Tunjangan Profesi Guru (TPG), dan layanan kesehatan mencapai 99,85 persen.