Kalimantan Diselimuti Kabut Asap, DPR Minta Karhutla Ditetapkan sebagai Bencana Nasional

DAILYBEKASI.COM, BEKASI — Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional. Desakan itu disampaikan menyusul meluasnya kebakaran yang dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat, kesehatan, hingga perekonomian.

Daniel mengatakan kondisi karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan semakin mengkhawatirkan. Kabut asap pekat tidak hanya menyebabkan kualitas udara memburuk, tetapi juga menurunkan jarak pandang hingga mengganggu mobilitas warga dan transportasi.

“Kalimantan sudah seperti setengah ‘neraka’ sekarang karena Karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan,” kata Daniel dalam keterangan pers, Jumat (21/8/2026).

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disampaikan Daniel, sebaran titik panas atau hotspot di Kalimantan paling banyak berada di Kalimantan Tengah dengan 767 titik. Selanjutnya Kalimantan Barat sebanyak 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara sebanyak tiga titik.

Daniel meminta pemerintah tidak sekadar menjadikan data hotspot sebagai informasi pemantauan. Menurutnya, titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan.

“Ketika titik panas sudah terkonsentrasi dalam jumlah besar di Kalimantan, setiap hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diterjemahkan menjadi daftar lokasi prioritas yang wajib diverifikasi dan ditangani di lapangan dalam hitungan jam,” tegasnya.

Ganggu Sekolah hingga Transportasi

Dampak karhutla juga mulai dirasakan langsung masyarakat. Kabut asap dilaporkan menyebabkan jarak pandang di sejumlah wilayah turun drastis, bahkan hanya sekitar 10 meter pada beberapa titik terdampak.

Kondisi tersebut turut mengganggu aktivitas pendidikan. Sejumlah sekolah di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak terpaksa diliburkan akibat kualitas udara yang buruk.

“Ini menjadi keprihatinan karena dampak Karhutla semakin mengganggu aktivitas sekolah anak-anak seperti di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak yang terpaksa diliburkan akibat kondisi udara yang buruk,” ujar Daniel.

Selain pendidikan, kabut asap juga berdampak terhadap transportasi darat dan udara. Informasi yang beredar di masyarakat menunjukkan terbatasnya jarak pandang telah meningkatkan risiko kecelakaan di sejumlah wilayah.

Dampak lainnya mencakup peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), kerusakan ekosistem dan habitat satwa, hingga potensi polusi lintas batas negara.

Kabut asap bahkan turut berdampak ke negara tetangga. Ratusan sekolah di Malaysia dilaporkan ditutup sementara akibat kualitas udara yang terdampak asap karhutla. Pemerintah Malaysia juga menyatakan kesiapan membantu Indonesia menangani kebakaran tersebut.

Sementara itu, Singapura telah mengingatkan warganya mengenai potensi ancaman kabut asap akibat meluasnya karhutla di Sumatera dan Kalimantan.

Desak Pemadaman Masif dan Modifikasi Cuaca

Daniel meminta pemerintah mempercepat penanganan karhutla dengan mengerahkan sumber daya secara besar-besaran. Ia mendorong penguatan operasi water bombing serta pengerahan tim darat gabungan dari Manggala Agni, BPBD, TNI, dan Polri.

Menurutnya, penanganan harus diprioritaskan di titik-titik api, khususnya kawasan lahan gambut yang berpotensi membuat api cepat meluas hingga mendekati kawasan vital seperti bandara.

“Kami mendesak Pemerintah segera mengerahkan pasukan pemadaman secara masif dengan memperkuat operasi water bombing, serta menerjunkan tim darat gabungan dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI/Polri,” katanya.

Daniel juga mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca dengan melibatkan BNPB, BMKG, dan BRIN. Langkah tersebut dinilai perlu dilakukan selama masih terdapat potensi awan untuk membantu mengatasi kondisi kemarau.

“Kami juga mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca melalui koordinasi intensif antara BNPB, BMKG, dan BRIN,” lanjutnya.

Soroti Mitigasi Pemerintah

Politikus asal Kalimantan Barat itu turut mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menghadapi karhutla yang menurutnya merupakan bencana yang berulang setiap tahun.

Ia menilai langkah pencegahan dan mitigasi seharusnya dilakukan sejak awal, bukan menunggu kebakaran meluas sebelum penanganan dilakukan secara serius.

“Saya juga mempertanyakan bagaimana mitigasi yang dilakukan Pemerintah karena Karhutla ini kan bencana yang selalu terjadi setiap tahunnya. Kenapa menunggu sampai besar baru kemudian ditangani secara serius,” ujarnya.

Di tengah kondisi tersebut, masyarakat di sejumlah daerah turut berinisiatif membantu memadamkan titik api. Daniel menyoroti aksi warga, termasuk seorang remaja berusia 15 tahun bernama Rudiansyah di Palangkaraya yang disebut membantu ayahnya memadamkan karhutla sepulang sekolah dengan mengenakan kostum Superman.

Ia juga mengapresiasi kelompok masyarakat yang ikut membantu pemadaman, termasuk kelompok perempuan di Kalimantan Barat.

Namun, Daniel mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan keselamatan saat terlibat dalam upaya pemadaman.

“Tetap prioritaskan keselamatan diri. Jika memang sudah berpotensi membahayakan, serahkan proses pemadaman kepada petugas,” pesannya.

Minta Penegakan Hukum dan Anggaran Segera Dicairkan

Selain penanganan di lapangan, Daniel meminta aparat menindak tegas pihak yang terbukti menyebabkan karhutla, baik akibat kesengajaan maupun kelalaian.

Ia mengingatkan agar kemarahan masyarakat terhadap aksi pembakaran tidak berkembang menjadi tindakan di luar hukum.

“Jangan sampai masyarakat yang turun dan menggunakan hukum adat maupun hukum sosial karena terlalu kesal dengan aksi-aksi pembakaran lahan,” katanya.

Daniel juga mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran operasional penanggulangan karhutla yang telah dialokasikan negara.

Ia menyebut terdapat anggaran sebesar Rp290.901.300.000 untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

“Kami mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp290.901.300.000 untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.

Menurut Daniel, pencairan anggaran tersebut penting agar proses pemadaman di lapangan tidak terhambat keterbatasan sumber daya.

“Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya,” pungkasnya.