Hak Pekerja Diperkuat, UU Ketenagakerjaan Baru Resmi Berlaku

DAILYBEKASI.COM, JAKARTA — Hak pekerja atas upah layak, pesangon, dan jaminan sosial mendapat penguatan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi ini menjadi landasan baru untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja di Indonesia.

Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan. Mulai dari hubungan kerja, pengupahan, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga perlindungan bagi tenaga kerja sektor informal.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto, menilai aturan baru tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi pekerja. Ia turut terlibat dalam Panitia Kerja (Panja) penyusunan undang-undang tersebut.

Menurut Edy, penguatan hak pekerja tidak cukup hanya melalui aturan tertulis. Pemerintah juga harus memastikan pemberi kerja memenuhi setiap kewajiban dan hak tenaga kerja sesuai ketentuan.

Ia menilai perlindungan upah, kepastian pembayaran pesangon, jaminan sosial, serta penegakan hukum menjadi faktor penting dalam pelaksanaan undang-undang tersebut.

Karena itu, Edy meminta pemerintah segera menyiapkan peraturan pelaksanaan. Aturan turunan tersebut diperlukan agar ketentuan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan dapat berjalan secara efektif.

“Undang-undang ini sudah menjadi landasan baru. Jangan sampai implementasinya justru lambat karena peraturan turunannya tidak segera disiapkan,” kata Edy.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Perkuat Hak Pekerja

UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi diundangkan pada 28 Oktober 2026. Regulasi ini mencakup perlindungan bagi orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dari pemberi kerja.

Salah satu aspek penting dalam aturan tersebut adalah penguatan perlindungan pekerja dalam hubungan industrial. Ketentuan ini mencakup hak dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja.

Selain itu, undang-undang tersebut mengatur perlindungan bagi tenaga kerja sektor informal dan hubungan pekerjaan tertentu melalui jaminan sosial.

Regulasi ini juga mengatur sejumlah aspek hubungan kerja. Di antaranya ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), pelatihan kerja, serta perlindungan terhadap dokumen pribadi pekerja.

Dengan cakupan tersebut, pemerintah diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan yang lebih luas bagi tenaga kerja di berbagai sektor.

Edy Wuryanto Desak Pemerintah Segera Terbitkan Aturan Turunan

Meski undang-undang telah berlaku, Edy menilai pemerintah perlu segera menyiapkan aturan pelaksanaan. Keberadaan regulasi turunan menjadi penting agar pemberi kerja dan pekerja memiliki pedoman yang jelas.

Ia menyoroti sejumlah aspek yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut. Di antaranya mekanisme pengupahan, pengelolaan dana cadangan pesangon, jaminan sosial bagi pekerja informal, serta penguatan pengawasan ketenagakerjaan.

Menurutnya, kejelasan aturan teknis akan membantu pemerintah memastikan setiap ketentuan berjalan sesuai tujuan. Pengawasan juga diperlukan agar hak pekerja tidak berhenti sebagai ketentuan di atas kertas.

Selain itu, pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaan kebijakan. Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, pekerja, dan serikat pekerja dapat mendukung penerapan aturan secara lebih efektif.

Implementasi UU Jadi Penentu Perlindungan Pekerja

Pemberlakuan UU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi langkah penting dalam pembaruan sistem ketenagakerjaan nasional. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada pelaksanaan dan pengawasan di lapangan.

Pemerintah perlu memastikan setiap pemberi kerja menjalankan kewajibannya. Dengan demikian, pekerja dapat memperoleh hak sesuai ketentuan yang berlaku.

Edy berharap pemerintah tidak menunda penyusunan aturan turunan. Ia menilai pemerintah perlu memastikan pelaksanaan aturan tersebut agar pekerja benar-benar merasakan manfaatnya.

Pemerintah juga perlu menjalankan UU Nomor 27 Tahun 2026 secara konsisten. Langkah ini dapat menciptakan hubungan industrial yang lebih adil sekaligus melindungi pekerja di berbagai sektor.