Fraksi PDIP DPRD Jabar Desak Evaluasi Menyeluruh SPMB 2026, Soroti Gangguan Sistem hingga Polemik Zonasi
DAILYBEKASI.COM, BANDUNG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Evaluasi dinilai penting menyusul berbagai persoalan yang muncul sejak tahap Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB), mulai dari gangguan sistem, polemik jalur zonasi, perubahan nilai peserta, hingga minimnya sosialisasi sejumlah kebijakan baru.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, mengatakan evaluasi pelaksanaan PCMB dan SPMB harus menjadi agenda rutin setiap tahun agar permasalahan serupa tidak terus berulang. Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan kesiapan anggaran serta perencanaan program penerimaan peserta didik berjalan lebih matang.
“Program penerimaan siswa baru hendaknya dikaji dan dievaluasi setiap tahun, termasuk kesiapan anggaran pendukungnya,” ujar Ineu di Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa (30/6/2026).
Ineu menilai minimnya sosialisasi mengenai mekanisme PCMB dan SPMB menjadi salah satu penyebab utama kebingungan masyarakat selama proses pendaftaran. Kurangnya informasi yang diterima orang tua maupun calon peserta didik dinilai memicu keresahan dan kegaduhan di berbagai daerah.
Selain itu, Fraksi PDIP juga menyoroti Program Sekolah Maung yang dinilai belum dijelaskan secara utuh kepada publik. Ketidakjelasan mengenai dasar penetapan sekolah dalam program tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persepsi diskriminatif terhadap sekolah negeri lainnya, bahkan dianggap menyerupai konsep sekolah unggulan yang sebelumnya telah dihapus.
Di sisi teknis, Fraksi PDIP mencatat berbagai kendala yang dialami peserta selama proses SPMB berlangsung. Persoalan tersebut meliputi aplikasi pendaftaran yang kerap mengalami gangguan, kesulitan verifikasi akun, hilangnya data peserta, perubahan peringkat seleksi, hingga perubahan nilai akibat penggunaan formula yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.
Polemik jalur zonasi juga menjadi perhatian. Fraksi PDIP menilai masih ditemukan kasus calon peserta didik yang berdomisili lebih dekat dengan sekolah justru tidak diterima, sementara peserta dengan jarak tempat tinggal lebih jauh berhasil lolos seleksi.
Selain meminta evaluasi terhadap mekanisme seleksi, Fraksi PDIP juga mendesak pemerintah memberikan penjelasan mengenai kebijakan penambahan daya tampung sekolah negeri, termasuk dasar penentuan kuota tambahan di setiap sekolah dan wilayah beserta mekanisme pelaksanaannya.
Program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) turut menjadi sorotan. Fraksi PDIP meminta pemerintah memastikan program tersebut benar-benar memberikan akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak diterima di sekolah negeri, khususnya bagi keluarga kurang mampu.
Fraksi PDIP juga meminta Pemprov Jawa Barat membuka secara transparan mekanisme kerja sama dengan sekolah swasta, sumber pembiayaan, serta bentuk pertanggungjawaban anggaran program SSK. Menurut Ineu, pihaknya mendukung pelaksanaan program tersebut sepanjang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Selain itu, pemerintah didorong memperjelas bentuk kemitraan dengan sekolah, mulai dari penyediaan beasiswa, penambahan daya tampung, revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, hingga pelaksanaan pendidikan gratis yang memiliki dasar hukum yang jelas.