Program MBG Dinilai Disukai Masyarakat, Purbaya Soroti Tingginya Permintaan Sekolah

DAILYBEKASI.COM, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan masih tingginya permintaan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari sejumlah sekolah dan wali murid. Menurutnya, tingginya permintaan tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu mendapat respons positif dari sebagian masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Purbaya setelah bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono di kantornya pada akhir pekan lalu.

Purbaya mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, cukup banyak sekolah yang mengajukan permintaan agar program MBG tetap diberikan. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya penerimaan masyarakat terhadap program tersebut.

“Banyak yang minta. Dan itu cukup masif yang minta. Artinya, program MBG ini sebagian masyarakat menurut saya amat baik,” ungkap Purbaya.

Menurut Purbaya, pemerintah perlu menyampaikan data mengenai jumlah sekolah yang mengajukan permintaan program MBG kepada publik. Transparansi tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui tingkat penerimaan terhadap program yang menyerap anggaran dalam jumlah besar tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa permintaan tersebut tidak serta-merta berarti seluruh masyarakat menginginkan program MBG. Namun, menurutnya, jumlah sekolah yang meminta layanan tersebut cukup signifikan.

“Kalau itu Anda umumkanlah ke publik, berapa sekolah yang minta itu. Sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini,” ujarnya.

Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang telah direalisasikan sejak tahun pertama pemerintahannya. Besarnya kebutuhan anggaran membuat program tersebut menjadi perhatian publik, termasuk terkait dampaknya terhadap kondisi fiskal pemerintah.

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) berencana menambah jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pondok pesantren, serta sejumlah daerah di luar Pulau Jawa yang masih membutuhkan layanan MBG.

Meski cakupan layanan akan diperluas, Purbaya memastikan langkah tersebut tidak disertai penambahan anggaran.

Menurutnya, penambahan SPPG di wilayah tersebut akan dilakukan melalui realokasi anggaran dari pos lain. Dengan demikian, kebutuhan pembiayaan program tetap berada dalam pagu anggaran yang telah tersedia.

“Yang 3T itu termasuk tahun depan, dia bilang akan ada realokasi dari satu pos ke pos itu. Dananya boleh tidak dipakai? Boleh,” tegas Purbaya.