Sinergi Pemkab Bekasi dan BNPB Fokus Tangani Tanggul Kritis Pascabanjir
DAILYBEKASI.COM, CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi memprioritaskan percepatan perbaikan tanggul jebol dan tanggul kritis sebagai langkah utama penanganan banjir. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), guna menekan risiko banjir berulang di wilayah Kabupaten Bekasi.
Plt Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, menegaskan bahwa fokus penanganan saat ini diarahkan pada penetapan titik-titik rawan sebagai prioritas, kejelasan pembagian kewenangan antarinstansi, serta sinkronisasi antara penanganan darurat dan rencana penanganan permanen.
“Saya minta kita fokus pada percepatan langkah penanganan tanggul yang jebol dan kritis, menetapkan titik-titik rawan sebagai prioritas, serta pastikan penanganan darurat berjalan beriringan dengan rencana penanganan permanen,” tegasnya.
Hal tersebut disampaikan Asep dalam Rapat Koordinasi Penanganan Tanggul Jebol dan Tanggul Kritis bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta perangkat daerah terkait, yang digelar di Ruang Rapat KH Mamun Nawawi, Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu (04/02/2026).
Ia menjelaskan bahwa tekanan terhadap sistem sungai dan ketahanan tanggul meningkat akibat tingginya curah hujan, kiriman debit air dari wilayah hulu, serta perubahan tata guna lahan di sepanjang daerah aliran sungai (DAS), khususnya di wilayah hilir Kabupaten Bekasi.
“Kiriman air dari hulu sangat besar, hujan di wilayah kita juga terjadi terus-menerus, sementara di hilir, khususnya Muaragembong, air tidak lagi tertampung secara optimal sehingga berdampak pada jebolnya tanggul,” ujar Asep.
Sementara itu, BNPB mendorong penguatan penanganan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bekasi secara terpadu, mulai dari respons darurat hingga mitigasi jangka menengah dan panjang. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko banjir yang kerap berulang.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Dr. Raditya Jati, menyampaikan bahwa Kabupaten Bekasi termasuk wilayah dengan tingkat risiko banjir sangat tinggi berdasarkan peta risiko bencana nasional. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor geografis, sedimentasi sungai, penyempitan alur air, serta dinamika pemanfaatan ruang.
“Upaya penanganan darurat penting untuk melindungi masyarakat terdampak, namun tidak dapat dijadikan solusi jangka panjang,” ujar Raditya.
Ia menambahkan bahwa penanganan bencana hidrometeorologi perlu diperkuat melalui langkah berkelanjutan, seperti perbaikan dan penguatan tanggul, normalisasi sungai, penataan ruang, serta penguatan sistem peringatan dini melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Di sisi lain, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis, memaparkan bahwa dalam satu bulan terakhir Kabupaten Bekasi menghadapi bencana hidrometeorologi yang cukup kompleks, meliputi banjir, longsor, dan angin kencang di sejumlah wilayah.
“Pada pertengahan Januari tercatat 17 kecamatan terdampak banjir. Per 3 Februari, jumlah tersebut berkurang menjadi lima kecamatan terdampak banjir dan tiga kecamatan mengalami longsor, yakni Bojongmangu, Serang Baru, dan Tambun Utara, dengan total 112 titik kejadian,” jelas Muchlis.
Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi per 3 Februari 2026 pukul 12.00 WIB, tercatat sebanyak 23.687 kepala keluarga terdampak banjir, dengan 755 kepala keluarga sempat mengungsi. Dampak bencana tersebar di 28 desa dan sembilan kecamatan. Saat ini, kondisi terus berangsur membaik seiring berkurangnya wilayah terdampak dan kembalinya sebagian besar pengungsi ke rumah masing-masing atau ke keluarga terdekat.
Selain permukiman, banjir juga berdampak pada sektor pertanian dengan total lahan terdampak mencapai 6.487 hektare yang sebagian besar mengalami gagal tanam. Wilayah hilir seperti Muaragembong, Babelan, Tarumajaya, Pebayuran, dan Cabangbungin menjadi perhatian utama karena menerima kiriman air dari Sungai Citarum, Cipamingkis, Cibeet, dan Kali Bekasi, serta dipengaruhi kondisi pasang laut.
“Di wilayah hilir, aliran sungai tidak dapat maksimal menuju laut akibat pasang, sementara debit air dari hulu terus meningkat. Di sisi lain, sebagian besar tanggul di Kabupaten Bekasi sudah dalam kondisi kritis, bahkan ada yang jebol dan masih berupa tanah tanpa penguatan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penanganan yang dilakukan saat ini masih bersifat sementara, seperti pemasangan geobag, mengingat kondisi cuaca dan tinggi muka air yang belum memungkinkan dilakukan perbaikan permanen. (adv)