Massa Demo di Bekasi Timur, Desak APBD Lebih Berpihak kepada Rakyat
DAILYBEKASI.COM, BEKASI — Sejumlah massa gabungan mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di perempatan Jalan Djoyomartono, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (23/6). Dalam aksi tersebut, massa mendesak Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi agar lebih berpihak kepada masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di tengah kondisi ekonomi yang dinilai semakin berat.
Koordinator aksi, Asep Riadi, mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) telah berdampak pada melonjaknya harga kebutuhan pokok dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa ekonomi nasional sedang mengalami tekanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ketika harga BBM naik, bahan pokok otomatis ikut naik. Barang-barang lainnya juga melambung. Artinya ekonomi nasional sedang tidak baik-baik saja,” ujar Asep di sela aksi.
Dalam tuntutannya, massa menyoroti besarnya porsi belanja pegawai dalam APBD Kota Bekasi yang disebut mencapai sekitar 43 persen. Sementara itu, alokasi bantuan sosial (bansos) dinilai sangat minim, yakni hanya sekitar 0,02 persen dari total APBD.
Karena itu, massa mendesak DPRD Kota Bekasi untuk meningkatkan anggaran bantuan sosial hingga minimal 1 persen dari APBD agar manfaatnya dapat lebih dirasakan masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi.
“Kami melihat belanja yang benar-benar menyentuh masyarakat sangat kecil. Dana bantuan sosial hanya sekitar 0,02 persen. Kami meminta DPRD bersikap tegas untuk menaikkan anggaran bansos minimal menjadi 1 persen,” kata Asep.
Selain bantuan sosial, massa juga meminta peningkatan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang saat ini disebut hanya sekitar 0,43 persen dari APBD. Mereka mengusulkan agar anggaran tersebut ditingkatkan menjadi minimal 2 persen guna mengantisipasi kebutuhan masyarakat dalam situasi darurat.
“Kami meminta belanja tidak terduga dinaikkan minimal menjadi 2 persen. Ini sangat dibutuhkan masyarakat saat kondisi ekonomi sulit seperti sekarang,” tambahnya.
Massa juga mendesak Pemerintah Kota Bekasi menggelar program pasar murah secara rutin sebanyak dua kali setiap bulan di seluruh kecamatan. Program tersebut dinilai dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan laju inflasi daerah.
“Pasar murah harus digelar dua kali setiap bulan di setiap kecamatan. Ini penting untuk menjaga inflasi. Kota Bekasi sempat menjadi salah satu daerah dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi,” ujarnya.
Menurut Asep, peserta aksi berasal dari berbagai elemen masyarakat yang merasakan langsung dampak tekanan ekonomi saat ini. Mereka berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, berdasarkan pantauan di lokasi, aksi sempat diwarnai ketegangan antara massa dan aparat kepolisian. Insiden terjadi ketika sejumlah peserta aksi melakukan pembakaran ban bekas di tengah Jalan Djoyomartono.
Petugas kepolisian yang melakukan pengamanan segera mendatangi lokasi pembakaran dan meminta massa menghentikan aksi tersebut demi menjaga keselamatan pengguna jalan. Adu argumen sempat terjadi antara massa dan aparat, namun situasi dapat kembali kondusif setelah dilakukan pendekatan secara persuasif.
Aksi yang berlangsung di salah satu simpang padat kendaraan di Kota Bekasi tersebut juga menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Petugas kepolisian tampak melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengurai kepadatan kendaraan di sekitar lokasi demonstrasi.