Ekonom Usul MBG Dievaluasi, Dinilai Bisa Perkuat Rupiah dan Kepercayaan Pasar
DAILYBEKASI.COM, JAKARTA — Wacana mengenai keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah beredar informasi di media sosial yang menyebut program tersebut akan dihentikan sementara mulai 5 Juni 2026 akibat kendala dana operasional. Badan Gizi Nasional (BGN) telah menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan bukan merupakan pengumuman resmi lembaga.
Di tengah polemik tersebut, sejumlah ekonom mulai menyoroti dampak fiskal dan ekonomi dari pelaksanaan program MBG yang membutuhkan alokasi anggaran besar. Salah satunya adalah Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, yang menilai penghentian sementara program untuk keperluan evaluasi dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi nasional.
“Kalau MBG dihentikan sementara dan dilakukan evaluasi menyeluruh, menurut saya justru akan berdampak positif bagi perekonomian,” ujar Bhima.
Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan karena kebutuhan anggaran program yang terus meningkat seiring perluasan cakupan dan penambahan jumlah dapur penyedia makanan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bhima menilai pelaku pasar keuangan, baik di pasar saham maupun pasar valuta asing, tidak hanya memperhatikan sentimen jangka pendek, tetapi juga mencermati kesehatan fiskal pemerintah dalam jangka menengah dan panjang.
“Kalau anggaran MBG terus dipertahankan dalam jumlah besar tanpa moratorium, sementara jumlah dapurnya juga semakin banyak, maka efeknya justru akan kontraktif terhadap perekonomian Indonesia. Dampaknya juga akan terasa terhadap tingkat kepercayaan pelaku pasar, baik di pasar saham maupun terhadap rupiah,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa pelebaran defisit APBN dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan utang pemerintah menjadi faktor yang turut diperhitungkan investor dalam mengambil keputusan investasi. Karena itu, pengendalian belanja negara dinilai dapat membantu memperbaiki persepsi pasar terhadap kondisi ekonomi nasional.
Bhima menambahkan, penguatan kepercayaan investor berpotensi mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Jika rupiah menguat, tekanan biaya impor dapat berkurang sehingga risiko kenaikan harga barang akibat inflasi juga dapat ditekan.
“Ketika rupiah kembali menguat, beban biaya impor tidak akan terlalu membebani harga-harga konsumen melalui inflasi,” ujarnya.
Selain aspek fiskal dan pasar keuangan, Bhima juga menyoroti potensi dampak program MBG terhadap rantai pasok pangan domestik. Menurutnya, kebutuhan bahan baku dalam jumlah besar berpotensi menyerap pasokan dari petani maupun distributor skala besar sehingga mengurangi ketersediaan barang di pasar umum.
Ia menilai kondisi tersebut dapat memicu kenaikan harga pangan di tingkat pedagang maupun konsumen apabila tidak diantisipasi dengan baik.
“Program MBG membutuhkan bahan baku dalam jumlah besar yang sebagian besar dibeli dari petani skala besar maupun distributor skala besar. Kondisi ini berpotensi mengurangi pasokan yang tersedia di pasar umum dan pada akhirnya mendorong kenaikan harga di tingkat pedagang maupun konsumen,” katanya.
Atas dasar itu, Bhima mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis guna menjaga keseimbangan antara tujuan program sosial dan stabilitas ekonomi nasional.
“Karena itu, menurut saya, MBG perlu mengalah terlebih dahulu agar stabilitas harga tetap terjaga,” ujarnya.