Aksi “Menuju Indonesia Cemas” Mahasiswa Gaungkan Kritik terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah di Kota Bekasi
DAILYBEKASI.COM, KOTA BEKASI – Aliansi Mahasiswa Kota Bekasi bersama sejumlah organisasi kemahasiswaan dan elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi bertajuk *“Menuju Indonesia Cemas”* di depan Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (15/6). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan 13 tuntutan yang mencakup berbagai isu strategis di tingkat nasional maupun daerah.
Ketua BEM Universitas Pertiwi yang juga Koordinator Lapangan Aksi, Ahmad Dhani, mengatakan tuntutan yang dibawa dalam demonstrasi merupakan respons atas berbagai persoalan yang dinilai tengah dihadapi masyarakat Kota Bekasi.
Menurutnya, kondisi Kota Bekasi saat ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan pemangku kebijakan agar berbagai permasalahan yang ada tidak semakin memburuk.
“Yang jelas bahwa Kota Bekasi hari ini sedang tidak baik-baik saja. Kota Bekasi saat ini sedang mengalami krisis, yang apabila tidak ditangani satu per satu, maka saya pastikan Kota Bekasi akan mengalami kehancuran,” ujar Ahmad saat berorasi.
Dalam isu nasional, massa aksi menyuarakan penolakan terhadap rencana kenaikan harga Pertamax, menolak dugaan monopoli dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menolak Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta menolak kembalinya dwi fungsi militer yang dinilai berpotensi mempersempit ruang sipil.
“Salah satunya yang berdampak mulai dari aksi nasional terkait BBM, MBG, KDMP, dan lain sebagainya,” kata Ahmad.
Sementara itu, pada isu lokal, mahasiswa menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Bekasi, khususnya terkait keberadaan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut berada dalam lokasi yang berdekatan.
Massa aksi menilai kondisi tersebut berpotensi menyebabkan penyerapan sasaran program menjadi kurang optimal karena jumlah penerima manfaat di setiap dapur tidak mencapai kapasitas ideal.
“Banyaknya para anggota dewan yang memiliki dapur-dapur SPPG di setiap titik. Terlebih lagi, SPPG tersebut berdekatan lokasinya dengan SPPG yang lainnya, yang mengakibatkan penyerapan siswa tidak efektif dan tidak maksimal,” ungkap Ahmad.
Selain persoalan MBG, demonstran juga mendesak DPRD Kota Bekasi untuk meningkatkan transparansi dalam penyusunan regulasi dan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Massa meminta pengawasan dilakukan melalui inspeksi mendadak, rapat dengar pendapat, pembentukan panitia khusus hingga penggunaan hak angket apabila diperlukan.
Dalam bidang sosial, mahasiswa menuntut penuntasan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, peningkatan perlindungan korban, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap operasional sekolah swasta dan penggunaan dana BOS maupun BOSP.
Aksi tersebut juga menyoroti isu ketenagakerjaan. Massa mendesak Pemerintah Kota Bekasi dan sektor swasta untuk memenuhi kuota pekerja disabilitas sesuai ketentuan yang berlaku serta mengawal implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2024 terkait prioritas tenaga kerja lokal.
Selain itu, mahasiswa meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas pengelolaan sampah yang dibuang ke kawasan Bantar Gebang serta memastikan pemulihan hak-hak masyarakat terdampak, termasuk di bidang lingkungan, kesehatan, dan pendidikan.
Aksi berlangsung dengan penyampaian orasi dan pembacaan tuntutan di depan Gedung DPRD Kota Bekasi. Massa berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti melalui kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.