Perkuat Perlindungan Kesehatan Warga, BPJS Kesehatan Cikarang Teken Kerja Sama dengan KDMP dan SPPG
DAILYBEKASI.COM, CIKARANG SELATAN — BPJS Kesehatan Cabang Cikarang memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna memperluas perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta komitmen Donasi JKN dalam skema Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Kolektif Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Jalan KH. Raden Ma’mun Nawawi No. 90, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Senin (15/6/2026), menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarlembaga dalam mendukung akses layanan kesehatan yang lebih luas bagi masyarakat.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cikarang, Erwin Fadillah, menjelaskan terdapat tiga fokus utama dalam kerja sama tersebut. Pertama, penguatan peran Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini sedang diuji coba di Desa Sukaresmi. Kedua, optimalisasi Program Donasi JKN yang melibatkan berbagai pihak dalam ekosistem JKN. Ketiga, perluasan perlindungan JKN bagi relawan maupun pekerja yang terlibat dalam operasional SPPG.
“Hari ini ada tiga fokus penandatanganan yang kita lakukan. Pertama, memaksimalkan peran Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini sedang diuji coba di Desa Sukaresmi. Kedua, penandatanganan terkait program donasi yang melibatkan seluruh institusi dalam ekosistem JKN. Ketiga, memaksimalkan perlindungan JKN bagi relawan dan pekerja di SPPG,” ujar Erwin.
Menurut Erwin, perlindungan bagi relawan dan pekerja yang terlibat dalam program pelayanan gizi menjadi bagian penting dalam mendukung keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Selain jaminan kesehatan, para pekerja juga didorong memperoleh perlindungan ketenagakerjaan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan mereka.
Ia menambahkan, keberhasilan perluasan cakupan JKN tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dari pemerintah. Karena itu, keterlibatan dunia usaha dinilai penting untuk mendukung masyarakat yang belum memiliki kemampuan ekonomi memadai dalam memperoleh perlindungan kesehatan.
“Kalau hanya mengandalkan anggaran pemerintah tentu tidak akan cukup. Karena itu kami berharap para pelaku usaha di Kabupaten Bekasi ikut membantu pemerintah dan berkontribusi meringankan beban masyarakat yang belum mampu sehingga jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaannya dapat terjamin,” katanya.
Melalui kolaborasi tersebut, BPJS Kesehatan berharap semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses perlindungan kesehatan secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat semangat gotong royong antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan jaminan kesehatan yang inklusif di Kabupaten Bekasi.