Audit Nasional SPPG Dimulai, Penyaluran MBG Vakum Selama Libur Sekolah
DAILYBEKASI.COM, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) akan menghentikan sementara penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah guna melakukan audit dan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut. Langkah ini mencakup evaluasi dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), validasi data penerima manfaat, hingga perbaikan tata kelola internal lembaga.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan penghentian sementara dilakukan agar BGN memiliki waktu untuk memperbaiki berbagai persoalan yang ditemukan selama implementasi program.
“Iya, setop (penyaluran MBG). Untuk yang semasa libur sekolah, sambil kita membenahi,” kata Agustina di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6).
Menurut Agustina, audit akan dilakukan terhadap seluruh dapur MBG agar saat kegiatan belajar mengajar kembali dimulai, pelaksanaan program sudah berjalan lebih baik dan tertata.
Ia menegaskan kualitas dapur menjadi salah satu fokus utama evaluasi karena berkaitan langsung dengan mutu makanan yang diterima peserta program.
“Karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana alur memasak yang baik,” ujarnya.
Selain audit dapur, BGN juga membenahi sistem pendataan penerima manfaat. Validitas data dinilai menjadi persoalan penting yang harus segera diselesaikan agar bantuan dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran. Untuk mendukung proses tersebut, BGN memperkuat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga yang memiliki basis data kelompok sasaran.
Di saat yang sama, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap jumlah penerima manfaat MBG melalui skema refocusing atau penajaman sasaran. Berdasarkan simulasi awal bersama sejumlah kementerian, jumlah penerima manfaat berpotensi berkurang sekitar 8 juta orang.
Agustina menyebut kelompok yang kemungkinan tidak lagi menjadi prioritas adalah siswa sekolah menengah atas (SMA) dari keluarga mampu.
“Contoh misalnya SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp100 ribu sampai Rp200 ribu, yang high class begitu, tidak perlu lagi,” katanya.
Menurutnya, refocusing dilakukan agar intervensi gizi lebih terarah kepada kelompok yang paling membutuhkan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini yang rentan mengalami masalah gizi.
Penyesuaian sasaran penerima manfaat tersebut juga berpotensi menekan kebutuhan anggaran program. Saat ini pagu indikatif MBG tahun 2027 mencapai Rp270,2 triliun untuk menjangkau sekitar 81,5 juta penerima manfaat. Namun, angka tersebut masih dapat berubah mengikuti hasil evaluasi yang sedang berlangsung.
“Rp268 triliun yang terakhir, kemungkinan besar pasti akan berkurang,” ujar Agustina.
Selain mengevaluasi penerima manfaat, BGN juga berencana mengubah skema insentif operasional SPPG. Jika selama ini setiap dapur menerima dukungan operasional sebesar Rp6 juta per hari secara merata, ke depan besaran insentif akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat dan kualitas layanan masing-masing dapur.
Menanggapi kritik dan desakan sejumlah kelompok masyarakat yang meminta program MBG dihentikan, Agustina menegaskan BGN tetap menjalankan mandat Presiden Prabowo Subianto sambil terus melakukan pembenahan tata kelola program.
Menurutnya, kritik dan demonstrasi merupakan bagian dari hak masyarakat dalam sistem demokrasi. Namun, BGN berkomitmen memastikan Program MBG tetap berjalan dengan sasaran yang lebih tepat sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan akses terhadap makanan bergizi.
“Yang kami lakukan adalah memperbaiki BGN. Itu yang benar-benar kami jaga agar program ini yang sebenarnya niatnya baik bisa berjalan lebih tepat sasaran,” kata Agustina.