Sejarah Bekasi, Pernah Jadi Ibu Kota Kerajaan Tarumanegara pada Abad ke-4
DAILYBEKASI.COM, BEKASI — Bekasi yang kini dikenal sebagai salah satu daerah penyangga Jakarta ternyata memiliki sejarah panjang sebagai pusat peradaban di Nusantara. Berdasarkan sejumlah catatan sejarah, wilayah yang dahulu dikenal sebagai Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri ini pernah menjadi ibu kota Kerajaan Tarumanegara, salah satu kerajaan tertua di Indonesia, sekitar tahun 358 hingga 669 Masehi.
Berdasarkan catatan Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Dayeuh Sundasembawa diyakini berada di kawasan Bekasi saat ini. Sebutan tersebut juga ditemukan dalam sejumlah prasasti Tatar Sunda Kuno yang menjadi bukti penting keberadaan pusat pemerintahan Kerajaan Tarumanegara.
Kerajaan Tarumanegara memiliki wilayah kekuasaan yang luas, meliputi Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor hingga kawasan Sungai Cimanuk di Indramayu, Jawa Barat. Pada masa pemerintahan Raja Purnawarman (395–434 M), kerajaan mencapai puncak kejayaannya dengan menguasai puluhan kerajaan daerah di wilayah Jawa Barat.
Selain memperluas wilayah kekuasaan, Purnawarman juga dikenal melalui berbagai proyek pembangunan serta peninggalan prasasti yang mencatat perjuangan dan pencapaiannya selama memimpin kerajaan.
Setelah masa Tarumanegara berakhir, Dayeuh Sundasembawa juga tercatat sebagai daerah asal Maharaja Tarusbawa, pendiri Kerajaan Sunda yang memerintah pada 669–723 Masehi. Dinasti tersebut kemudian melahirkan raja-raja Sunda hingga generasi ke-40, yaitu Ratu Ragumulya yang menjadi raja terakhir Kerajaan Sunda atau Padjajaran.
Bekasi juga menjadi salah satu wilayah yang menyimpan banyak bukti sejarah Tatar Sunda. Salah satunya melalui penemuan empat Prasasti Kebantenan yang berisi keputusan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Keempat prasasti tersebut ditulis pada lima lempeng tembaga dan menjadi salah satu peninggalan penting sejarah Sunda.
Sejak abad ke-5 Masehi, wilayah Bekasi memiliki posisi strategis sebagai jalur penghubung menuju Pelabuhan Sunda Kelapa. Posisi tersebut membuat Bekasi menjadi daerah yang diperebutkan sejak masa Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Galuh hingga Kerajaan Padjajaran.
Memasuki masa kolonial Belanda, Bekasi berstatus sebagai kewedanaan yang masuk dalam Regenschap Meester Cornelis. Kehidupan masyarakat ketika itu masih dipengaruhi para tuan tanah keturunan Tionghoa. Kondisi tersebut kemudian berubah saat pendudukan militer Jepang yang menerapkan kebijakan Japanisasi di berbagai sektor kehidupan. Pada masa itu pula lahir tokoh pejuang nasional asal Bekasi, KH Noer Ali.
Usai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan kembali mengalami perubahan. Kabupaten Jatinegara sempat menjadi wilayah administratif yang ibu kotanya berpindah dari Tambun, Cikarang hingga Bojong (Kedung Gede), sebelum akhirnya dihapus dan wilayah Bekasi kembali menjadi kewedanaan.
Perkembangan administrasi terus berlangsung hingga akhirnya Bekasi terbagi menjadi dua wilayah pemerintahan, yakni Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Saat ini Kota Bekasi terdiri atas 12 kecamatan dan 56 kelurahan, sedangkan Kabupaten Bekasi memiliki 23 kecamatan, 180 desa, serta tujuh kelurahan.
Sejarah panjang tersebut menjadikan Bekasi tidak hanya dikenal sebagai kawasan penyangga ibu kota, tetapi juga sebagai salah satu wilayah yang memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah kerajaan, kolonialisme, hingga terbentuknya pemerintahan modern di Indonesia.