DPRD Kabupaten Bekasi Tekankan Dinsos Seleksi Ketat Calon Siswa Sekolah Rakyat, Tak Boleh Ada Titipan
DAILYBEKASI.COM, KABUPATEN BEKASI – DPRD Kabupaten Bekasi memastikan proses penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat yang tengah berlangsung akan diawasi secara ketat. Pengawasan dilakukan untuk menjamin program pendidikan gratis tersebut benar-benar dinikmati oleh anak-anak dari keluarga miskin dan kelompok rentan yang menjadi sasaran utama pemerintah.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron Hanas, mengatakan validitas data calon siswa menjadi faktor penting dalam keberhasilan program tersebut. Karena itu, pihaknya meminta Dinas Sosial Kabupaten Bekasi menjalankan proses pendataan dan verifikasi secara cermat agar tidak terjadi kesalahan penerima manfaat.
Menurut Ade, Sekolah Rakyat merupakan program yang dirancang untuk membantu anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, termasuk mereka yang selama ini belum mengenyam pendidikan, putus sekolah, maupun berpotensi meninggalkan bangku pendidikan karena tekanan ekonomi.
DPRD, kata dia, telah melakukan pembahasan bersama Dinas Sosial terkait perkembangan program tersebut. Salah satu fokus yang menjadi perhatian ialah mekanisme seleksi calon siswa agar sejalan dengan tujuan awal pembentukan Sekolah Rakyat.
“Kami ingin memastikan program ini berjalan sesuai peruntukannya. Jangan sampai kesempatan yang seharusnya diterima masyarakat kurang mampu justru dimanfaatkan pihak yang tidak memenuhi kriteria,” ujarnya.
Sekolah Rakyat yang dibangun di kawasan Deltamas, Cikarang Pusat, diproyeksikan mulai menerima peserta didik pada tahun ajaran 2026/2027. Kehadiran sekolah tersebut dinilai menjadi peluang besar untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang selama ini terkendala faktor ekonomi.
Ade menilai Kabupaten Bekasi termasuk daerah yang cukup siap dalam merealisasikan program tersebut. Karena itu, DPRD akan terus melakukan fungsi pengawasan sejak tahap pendataan hingga operasional sekolah berjalan.
Selain memberikan pendidikan tanpa biaya, program Sekolah Rakyat juga diharapkan mampu mengurangi angka putus sekolah yang masih ditemukan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Gerindra, Ridwan Arifin, menilai konsep Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi bagi anak-anak yang selama ini kesulitan fokus belajar karena harus membantu perekonomian keluarga.
Ia menjelaskan bahwa tidak sedikit anak dari keluarga miskin yang harus bekerja atau membantu orang tua sepulang sekolah. Kondisi tersebut sering kali berdampak terhadap keberlangsungan pendidikan mereka.
Melalui Sekolah Rakyat, kebutuhan pendidikan siswa akan difasilitasi secara menyeluruh sehingga mereka dapat berkonsentrasi mengikuti kegiatan belajar tanpa dibebani persoalan biaya maupun kebutuhan dasar lainnya.
Di sisi lain, pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi terus menunjukkan perkembangan. Berdasarkan laporan terbaru, progres pembangunan telah mencapai sekitar 70 persen dan ditargetkan rampung sebelum dimulainya tahun ajaran baru.
Dengan pembangunan yang terus berjalan dan proses pendataan siswa yang mulai dilakukan, pemerintah berharap Sekolah Rakyat dapat segera menjadi wadah pendidikan yang inklusif sekaligus membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.