Cegah Penyalahgunaan Pertalite, Pemerintah Tingkatkan Pengawasan Sistem QR Code
DAILYBEKASI.COM, JAKARTA — Pemerintah memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi melalui sistem QR Code guna mengantisipasi potensi peralihan pengguna BBM nonsubsidi ke Pertalite setelah kenaikan harga Pertamax yang cukup signifikan.
Harga Pertamax (RON 92) resmi naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter di wilayah Jawa mulai Rabu (10/6). Sementara Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Di sisi lain, harga Pertalite sebagai BBM subsidi tetap berada di angka Rp10.000 per liter.
Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia, mengakui adanya risiko pergeseran konsumen dari BBM nonsubsidi ke Pertalite. Namun berdasarkan pemantauan bersama Pertamina Patra Niaga selama dua hari pertama setelah kenaikan harga, dampaknya dinilai masih terbatas.
“Itu juga fakta yang tidak bisa disangkal bahwa akan ada kemungkinan besar pergeseran. Dalam dua hari ini apakah sudah ada pergeseran? Alhamdulillah tidak terlalu besar pergeserannya, mungkin dari Pertamax Turbo yang di atas ke Pertamax saat ini,” ujar Anggia saat ditemui di Kementerian ESDM, Kamis (11/6).
Untuk mengantisipasi potensi lonjakan konsumsi Pertalite, pemerintah memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi melalui mekanisme QR Code yang saat ini menjadi syarat pembelian bagi kendaraan yang berhak.
Menurut Anggia, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah meminta Pertamina dan seluruh pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan di lapangan guna mencegah penyalahgunaan BBM subsidi.
“Antisipasi dan mitigasi pasti dilakukan. Saat ini akses BBM subsidi menggunakan QR Code. Menteri ESDM sudah meminta Pertamina dan pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan di bawah,” katanya.
Meski demikian, Anggia menilai pengawasan saja tidak cukup tanpa kesadaran masyarakat. Ia menegaskan bahwa BBM subsidi seharusnya digunakan oleh kelompok yang memang berhak menerima bantuan, seperti petani dan nelayan.
“Yang paling penting adalah kesadaran masyarakat yang tumbuh. Mana yang haknya, mana yang bukan haknya, itu yang lebih penting,” ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat yang secara ekonomi mampu membeli BBM nonsubsidi agar tidak beralih menggunakan Pertalite.
“Semua juga harus sadar mana yang bukan haknya jangan diambil, sehingga masyarakat yang memang harus dilindungi, petani dan nelayan, bisa tetap bertahan dan roda perekonomiannya berjalan,” tambahnya.
Terkait kemungkinan kuota Pertalite terlampaui akibat peningkatan konsumsi, pemerintah memastikan akan terus melakukan pemantauan dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat serta kemampuan fiskal negara.
“Yang pasti pemerintah berusaha agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Namun di satu sisi kita juga harus menjaga kondisi fiskal. Yang penting masyarakat terpenuhi, tetapi beban fiskal juga tidak terlalu berat,” pungkas Anggia.