Bupati Bekasi Siapkan Tiga Proyek Prioritas di Setiap Desa

DAILYBEKASI.COM, BEKASI — Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyiapkan skema pemerataan pembangunan dengan menargetkan sedikitnya tiga proyek prioritas di setiap desa. Program ini bertujuan memastikan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi mendapat perhatian dalam agenda pembangunan daerah.

Asep mengatakan, Pemkab Bekasi akan menyelaraskan rencana tersebut dengan program prioritas daerah. Program itu mencakup sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah daerah ingin memastikan pembangunan berjalan lebih merata dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Asep menyampaikan gagasan tersebut usai melantik 154 kepala desa terpilih dalam Pilkades 2026. Mereka akan menjabat untuk periode 2026–2034

Menurut Asep, pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan yang perlu mendapat perhatian serius. Sebab, sejumlah desa berulang kali mengusulkan kebutuhan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tetapi belum mendapatkan realisasi.

Karena itu, Bupati Bekasi ingin setiap desa memiliki sedikitnya tiga titik pembangunan yang benar-benar mendesak dan sesuai kebutuhan warga.

“Saya ingin setiap desa mempunyai tiga titik pembangunan yang memang mendesak, dengan skala prioritas. Saya tidak mau ada desa yang setiap tahun ikut Musrenbang, tetapi tidak pernah mendapatkan pembangunan,” ujar Asep.

Pemkab Bekasi selanjutnya akan membahas rencana tersebut bersama DPRD Kabupaten Bekasi. Melalui pembahasan itu, pemerintah daerah ingin menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kemampuan anggaran dan prioritas pembangunan.

Bupati Bekasi Siapkan Roadshow Pelayanan ke Kecamatan

Selain mendorong pemerataan pembangunan, Pemkab Bekasi juga menyiapkan program pelayanan langsung kepada masyarakat. Asep berencana menggelar roadshow ke setiap kecamatan mulai Januari 2027.

Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung setiap Rabu dengan menghadirkan sejumlah layanan dasar. Masyarakat nantinya dapat mengakses pelayanan administrasi kependudukan, seperti pembuatan KTP dan kartu keluarga (KK), pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga layanan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemkab Bekasi juga berencana menyediakan informasi lowongan pekerjaan secara daring. Bahkan, pemerintah akan melibatkan perusahaan atau tenant dari kawasan industri untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat di kecamatan yang menjadi lokasi kunjungan.

“Nanti setiap kecamatan akan ada pelayanan dasar untuk masyarakat desa. Ada pelayanan KTP, KK, PBB, UMKM, dan juga informasi lowongan kerja online. Saya ingin datang langsung ke masyarakat, bukan hanya menunggu mereka datang,” jelasnya.

Melalui program tersebut, Asep berharap masyarakat semakin mudah mengakses layanan pemerintah. Selain itu, pemerintah ingin memperluas peluang kerja melalui penyediaan informasi lowongan di tingkat kecamatan. Dengan begitu, warga lebih mudah menemukan pekerjaan yang sesuai.

154 Kepala Desa Diminta Kawal Pemerataan Pembangunan

Asep meminta 154 kepala desa yang baru dilantik untuk aktif menggali kebutuhan masyarakat. Ia juga mendorong para kepala desa menjembatani komunikasi antara warga dan pemerintah kabupaten demi pemerataan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik.

Dengan demikian, aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara langsung dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah.

Di sisi lain, Bupati Bekasi mengingatkan para kepala desa agar tidak membeda-bedakan pelayanan berdasarkan pilihan politik masyarakat selama Pilkades. Kepala desa terpilih harus melayani seluruh warga tanpa memandang calon yang mereka dukung sebelumnya.

Menurut Asep, jabatan kepala desa membawa tanggung jawab besar untuk menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, setiap keputusan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan warga.

“Pemimpin itu ibadahnya adalah kebijakan. Karena itu, kita tekankan kebijakan yang diambil harus pro-rakyat,” tandasnya.

Melalui rencana tiga titik pembangunan prioritas di setiap desa dan program roadshow pelayanan kecamatan, Pemkab Bekasi berharap pemerataan pembangunan serta akses pelayanan publik dapat semakin meningkat.