Bukan Sekadar Kunjungan, Tri Adhianto Libatkan Dinas Saat Berkantor di RW

DAILYBEKASI.COM, BEKASI SELATAN — Rencana Wali Kota Bekasi Tri Adhianto berkantor di lingkungan Rukun Warga (RW) mulai Januari 2027 akan melibatkan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Kebijakan ini disiapkan agar persoalan yang disampaikan warga dapat langsung diketahui dan ditindaklanjuti perangkat daerah yang memiliki kewenangan.

Tri mengatakan, dirinya tidak akan turun seorang diri ketika menemui masyarakat. Kepala dinas atau perangkat daerah yang berkaitan dengan persoalan warga akan turut dihadirkan sesuai kebutuhan.

“Kalau saya turun juga tidak sendirian. Kalau ada kegiatan yang sifatnya melihat keluhan warga masyarakat, misalnya ada warga menyampaikan soal banjir, SKPD terkait tentu akan saya hadirkan,” kata Tri seusai apel di Plaza Pemkot Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Senin (28/9/2026).

Menurut Tri, kehadiran OPD di lokasi diperlukan agar pemerintah tidak hanya menerima laporan secara lisan, tetapi juga dapat melihat kondisi yang dikeluhkan warga secara langsung.

Dengan pola tersebut, agenda berkantor di RW diharapkan menjadi sarana interaksi langsung antara pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus membuka ruang untuk mengetahui persoalan di lingkungan secara lebih dekat.

Tak Harus di Kantor Sekretariat RW

Tri menyebut pelaksanaan kegiatan tersebut nantinya tidak harus berlangsung di kantor sekretariat RW. Hal itu karena tidak seluruh sekretariat RW memiliki fasilitas yang memadai untuk dijadikan tempat berkantor.

Menurutnya, lokasi pertemuan dapat menyesuaikan kondisi dan kenyamanan warga. Musala, masjid, maupun tempat lain dapat digunakan sebagai lokasi interaksi.

“Pertemuan tidak harus di kantor RW. Bisa di musala, bisa di masjid, atau bisa di kafe sambil ngopi. Kami lihat saja nanti yang nyaman,” ujarnya.

Tri juga menegaskan konsep berkantor di RW tidak diarahkan menjadi kegiatan seremonial. Ia ingin agenda tersebut lebih banyak diisi dengan komunikasi langsung dan kunjungan ke lingkungan masyarakat.

“Bentuknya bukan seremonial. Secara fisik bukan seremonial mengumpulkan, tapi anjangsana,” katanya.

Ketua RW Minta Dinas Turut Mendampingi

Sebelumnya, rencana Wali Kota Bekasi berkantor di lingkungan RW mulai Januari 2027 mendapat tanggapan positif dari sejumlah pengurus RW.

Ketua RW 02 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Herry Mukti, berharap perangkat daerah turut mendampingi Wali Kota ketika agenda tersebut berlangsung.

Menurut Herry, keterlibatan dinas dapat membantu warga memperoleh penjelasan langsung mengenai persoalan yang berada dalam kewenangan masing-masing instansi.

“Kami berharap beberapa perangkat daerah ikut mendampingi agar pelayanan kepada masyarakat bisa langsung ditindaklanjuti,” kata Herry, Kamis (24/9/2026).

Ia mencontohkan persoalan pelayanan administrasi maupun kebutuhan perbaikan wilayah. Dengan kehadiran OPD terkait, warga dapat mengetahui pihak yang menangani persoalan sekaligus mekanisme dan perkembangan tindak lanjutnya.

Herry menilai hal tersebut penting karena tidak semua persoalan di lingkungan RW dapat diselesaikan oleh pengurus setempat.

“Kalau ada persoalan yang belum bisa diselesaikan saat kunjungan, setidaknya warga mendapat penjelasan mengenai proses, pihak yang menangani, dan perkembangan penyelesaiannya,” ujarnya.

Tri dan Harris Berbagi Wilayah

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe mengatakan dirinya akan berbagi lokasi dengan Tri dalam pelaksanaan agenda berkantor di RW.

Pembagian lokasi diperlukan mengingat jumlah RW di Kota Bekasi cukup banyak. Karena itu, Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan mendatangi wilayah yang berbeda secara bergantian.

“Itu akan bergantian saja. Pak Wali mungkin berbagi karena RW-nya banyak. Kami akan berbagi, di mana RW Pak Wali, di mana saya juga,” kata Harris, Senin (21/9/2026).

Meski ditargetkan dimulai Januari 2027, jadwal pasti pelaksanaan berkantor di RW masih dalam tahap pembahasan. Pengaturan waktu dan lokasi masih dikoordinasikan oleh bagian protokoler.

Harris mengatakan agenda tersebut tidak akan ditempatkan pada Senin karena terdapat kegiatan upacara. Sementara pada Selasa terdapat agenda lain seperti senam.

“Kami coba atur apakah Selasa siang atau bagaimana. Ini masih diatur oleh protokoler,” pungkasnya.