LSM KOMPI Desak Kejari Bekasi Usut Proyek Puskesmas Sukasejati

LSM KOMPI menggelar aksi unjuk rasa di Pemkab Bekasi

DAILYBEKASI.COM, CIKARANG PUSAT — LSM KOMPI kembali mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi memberikan kepastian terkait laporan dugaan penyimpangan pembangunan Puskesmas Sukasejati senilai Rp7,1 miliar. Desakan tersebut muncul setelah lembaga itu mengaku belum memperoleh penjelasan memadai meski telah dua kali melakukan audiensi dengan pihak kejaksaan.

Desakan itu disampaikan melalui aksi unjuk rasa di Kompleks Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Kamis (19/11/2026). Dalam aksi tersebut, LSM KOMPI meminta aparat penegak hukum menjelaskan perkembangan laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proyek pembangunan Puskesmas Sukasejati tahun anggaran 2025.

Koordinator Aksi LSM KOMPI, Abdul Rouf, mengatakan pihaknya telah beberapa kali meminta penjelasan mengenai tindak lanjut laporan tersebut. Namun, jawaban yang diterima dinilai belum memberikan kepastian terkait proses penanganannya.

Rouf menegaskan, pihaknya memahami bahwa pemeriksaan membutuhkan waktu. Meski demikian, ia meminta kejaksaan menyampaikan informasi secara terbuka kepada pelapor, termasuk apabila laporan tersebut belum memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti.

“Kami ingin kejaksaan melanjutkan pemeriksaan ini. Jika bukti yang ada belum cukup, kejaksaan harus menjelaskan langsung kepada pelapor alasan penghentian proses laporan tersebut. Jangan sampai tidak ada kabar sama sekali,” ujar Rouf kepada awak media.

LSM KOMPI juga mempertanyakan legalitas lahan pembangunan Puskesmas Sukasejati. Mereka turut meminta kejelasan mengenai status tanah tersebut. Mereka mempertanyakan dasar hukum Pemkab Bekasi dalam mendirikan fasilitas publik di atas tanah yang menurut mereka belum memiliki kejelasan alas hak kepemilikan.

Menurut Rouf, pemerintah daerah harus memastikan status kepemilikan tanah sebelum memulai pembangunan. Terlebih, proyek tersebut menggunakan anggaran daerah hingga Rp7,1 miliar.

Ia juga menyinggung sejumlah persoalan sengketa tanah yang pernah melibatkan Pemkab Bekasi. Pengalaman menghadapi gugatan pemilik lahan, menurutnya, harus menjadi bahan evaluasi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

“Menurut kami, pemerintah daerah tidak boleh membangun gedung di atas lahan yang belum memiliki alas hak jelas. Sebab, pemilik lahan sudah puluhan kali menggugat Pemda dan memenangkan perkara di pengadilan,” tegasnya.

Sorotan terhadap Pengawasan Proyek Pemerintah

Selain meminta kepastian hukum, LSM KOMPI mendesak Pemkab Bekasi membenahi tata kelola pembangunan, terutama terkait pemeriksaan legalitas lahan sebelum merealisasikan anggaran proyek.

Mereka turut menyoroti peran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Unit Layanan Pengadaan (ULP), serta bagian pengelolaan aset daerah. Ketiga unsur tersebut dinilai perlu memastikan status tanah sebelum proses pengadaan dan pembangunan berjalan.

Rouf menilai pemeriksaan administrasi dan kepemilikan tanah harus menjadi bagian penting dalam perencanaan proyek. Langkah tersebut dapat mencegah munculnya persoalan hukum setelah pembangunan selesai.

“Seharusnya sebelum memulai pembangunan, dinas terkait mempertanyakan terlebih dahulu apakah tanah tersebut sudah menjadi aset Kabupaten Bekasi atau belum. Kalau belum, harus dibereskan dulu izin dan alas haknya,” katanya.

LSM KOMPI juga membandingkan penertiban bangunan milik masyarakat dengan pengawasan terhadap proyek pemerintah. Menurut mereka, pemerintah harus menerapkan standar kepatuhan yang sama dalam setiap kegiatan pembangunan.

Setiap proyek, baik milik masyarakat maupun pemerintah, harus memenuhi ketentuan administrasi, legalitas tanah, dan perizinan yang berlaku.

Kejelasan Penanganan Laporan Masih Dipertanyakan

Dalam aksi tersebut, LSM KOMPI kembali meminta Kejari Kabupaten Bekasi memberikan kepastian mengenai laporan dugaan penyimpangan pembangunan Puskesmas Sukasejati.

Rouf berharap aparat penegak hukum menangani laporan masyarakat secara profesional dan transparan. Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar lebih cermat menggunakan APBD, terutama untuk proyek yang berkaitan dengan aset dan legalitas tanah.

“Harapan kami, ke depan pemerintah Kabupaten Bekasi lebih berhati-hati dalam mengeluarkan anggaran. Jangan menggampangkan urusan administrasi hanya karena anggarannya besar,” pungkasnya.

Hingga berita ini terbit, DailyBekasi.com belum menerima penjelasan dari Pemkab Bekasi maupun Kejari Kabupaten Bekasi. Redaksi masih menunggu tanggapan kedua instansi terkait tuntutan LSM KOMPI dan perkembangan laporan tersebut.

LSM KOMPI menyampaikan sejumlah dugaan penyimpangan serta persoalan legalitas lahan dalam aksinya. Namun, DailyBekasi.com belum dapat memverifikasi seluruh pernyataan tersebut. Redaksi masih membutuhkan klarifikasi dari pihak terkait.

Post Comment