PT Epson Cikarang Diperiksa Kemnaker soal Aduan Pekerja

DAILYBEKASI.COM, CIKARANG — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) turun langsung memeriksa dugaan pelanggaran hak pekerja di PT Indonesia Epson Industry (IEI), Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Pemeriksaan tersebut menindaklanjuti laporan serikat pekerja terkait sejumlah persoalan hubungan industrial, mulai dari dugaan upah tertunggak hingga dugaan pelecehan seksual.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mendatangi perusahaan tersebut pada Senin (9/11/2026). Kunjungan ini bertujuan meminta klarifikasi manajemen sekaligus mendengarkan keterangan pekerja mengenai berbagai persoalan ketenagakerjaan.

Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia (FSPGI) sebelumnya menyampaikan laporan tersebut dalam audiensi dengan Wamenaker di Kantor Kemnaker, Jakarta, pada 29 Oktober 2026. Menindaklanjuti pengaduan itu, Pengawas Ketenagakerjaan menerbitkan Nota Pemeriksaan I kepada PT IEI.

Afriansyah turun langsung ke lapangan bersama Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Ismail Pakaya serta Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Indah Anggoro Putri. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Ida Farida dan tim Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri juga turut hadir.

PT Epson Cikarang Disorot soal Upah hingga Prosedur PHK

Kemnaker menyoroti sejumlah masalah yang disampaikan pekerja PT Epson Cikarang selama pemeriksaan. Masalah tersebut mencakup status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), keterlambatan pembayaran upah, dan prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pemerintah juga mendalami dugaan pelecehan seksual dan praktik staycation. Dugaan tersebut berkaitan dengan proses rekrutmen serta perpanjangan kontrak kerja.

Wamenaker Afriansyah Noor menegaskan, pemerintah akan menangani seluruh pengaduan secara objektif. Ia juga memastikan pekerja maupun manajemen perusahaan mendapat kesempatan yang sama untuk menyampaikan keterangan.

“Kami hadir untuk mendengarkan aspirasi pekerja sekaligus meminta penjelasan dari pihak perusahaan. Pemerintah ingin memastikan setiap persoalan ketenagakerjaan ditangani secara objektif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan keterangan,” ujar Afriansyah.

Kemnaker Siapkan Pertemuan dengan Manajemen dan Pekerja

Sebagai tindak lanjut pemeriksaan, Kemnaker berencana mengundang manajemen PT Indonesia Epson Industry bersama perwakilan pekerja ke kantor kementerian. Melalui pertemuan ini, kedua pihak dapat berdialog mengenai persoalan hubungan industrial dan mencari solusi berdasarkan ketentuan hukum

Di sisi lain, Afriansyah mengingatkan perusahaan agar memenuhi seluruh hak dasar pekerja. Kewajiban tersebut mencakup kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, kebebasan berserikat, serta pelaksanaan prosedur PHK sesuai peraturan perundang-undangan.

“Saya meminta perusahaan memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi, mulai dari jaminan sosial, kebebasan berserikat, hingga pelaksanaan prosedur PHK sesuai ketentuan. Hubungan industrial yang sehat harus dibangun dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak,” katanya.

Afriansyah juga menegaskan bahwa perlindungan tenaga kerja harus berjalan seiring dengan upaya pemerintah menjaga iklim investasi. Menurutnya, kepastian berusaha tidak boleh mengesampingkan keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak pekerja.

“Pemerintah berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif. Hal ini harus berjalan seiring dengan pelindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja,” tegasnya.

Melalui pemeriksaan dan dialog, Kemnaker berharap semua pihak menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di PT Indonesia Epson Industry secara terbuka sesuai peraturan yang berlaku.