Pengusaha Dapur MBG Merugi Selama Libur Sekolah, Pemerintah Siapkan Solusi
DAILYBEKASI.COM, JAKARTA – Pemerintah akan membangun komunikasi dengan pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memprotes penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Langkah tersebut dilakukan untuk mencari titik temu antara pemerintah dan para mitra yang terdampak kebijakan moratorium.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, M Qodari, mengatakan pemerintah membuka ruang dialog guna menyelesaikan persoalan yang muncul akibat penghentian sementara operasional program tersebut.
“Komunikasi, saya yakin pasti ada jalan keluar. Ini sedang mencari titik temu, komunikasi dulu,” ujar Qodari, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Menurut Qodari, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tengah mempertimbangkan berbagai kebutuhan pembenahan dalam pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Ia menjelaskan, terdapat dua persoalan utama yang perlu segera diselesaikan, yakni aspek hukum dan tata kelola program.
Karena itu, moratorium sementara dinilai perlu dilakukan agar evaluasi dapat berjalan secara menyeluruh. Selain untuk mengkaji berbagai persoalan yang ada, penghentian sementara juga dimaksudkan untuk menyusun sistem tata kelola yang lebih baik dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Nanti kalau aktif lagi, insyaAllah akan bisa menyelesaikan masalah yang sudah ada,” kata Qodari.
Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Jawa Timur meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan moratorium Program Makan Bergizi Gratis selama masa libur sekolah.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) GAPEMBI Jawa Timur, Makhrus Sholeh, mengatakan kebijakan penghentian operasional tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi para mitra pengelola dapur SPPG.
Menurutnya, banyak mitra yang membangun dan mengelola dapur MBG menggunakan pembiayaan dari pihak ketiga, termasuk pinjaman perbankan. Di sisi lain, kewajiban pembayaran cicilan tetap berjalan meski operasional dapur dihentikan.
“Teman-teman mitra banyak yang menggunakan dana pihak ketiga. Kalau pinjaman bank kan tidak mengenal waktu. Cicilan tetap harus dibayar setiap bulan,” ujar Makhrus.
Ia menjelaskan, sebagian besar mitra telah menginvestasikan modal yang tidak sedikit untuk membangun infrastruktur dapur, membeli peralatan memasak, menyediakan armada distribusi, serta memenuhi berbagai standar operasional yang ditetapkan pemerintah.
Selama masa penghentian layanan, aset-aset tersebut tetap harus dirawat dan dijaga. Namun, para mitra tidak diperbolehkan memanfaatkan fasilitas dapur untuk kegiatan komersial lain sehingga tidak memperoleh pemasukan.
Kondisi tersebut membuat pengusaha harus menanggung berbagai biaya tetap, mulai dari perawatan fasilitas hingga kewajiban keuangan lainnya, tanpa adanya pendapatan operasional.
Karena itu, GAPEMBI Jawa Timur berharap pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian insentif operasional bagi pengelola SPPG selama masa moratorium berlangsung agar beban usaha yang ditanggung mitra tidak semakin berat.