Warga Prioritaskan Kebutuhan Pokok, Realisasi Pajak Kabupaten Bekasi Melambat
DAILYBEKASI.COM, KABUPATEN BEKASI — Realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Bekasi hingga pertengahan Juni 2026 masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah daerah. Hingga 11 Juni 2026, penerimaan pajak daerah tercatat mencapai Rp1,3 triliun atau sekitar 35 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp3,8 triliun.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan, mengatakan perlambatan penerimaan pajak tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta tekanan ekonomi global dinilai memengaruhi daya beli warga sehingga kebutuhan pokok menjadi prioritas utama dibandingkan kewajiban membayar pajak.
“Sekarang harga BBM naik, otomatis daya beli masyarakat turun. Ada kemungkinan masyarakat lebih mementingkan kebutuhan hidup sehari-hari dibandingkan untuk membayar pajak,” ujar Iwan, Kamis (11/6).
Menurutnya, sebagian besar wajib pajak di Kabupaten Bekasi berasal dari kalangan usaha mikro dan kecil dengan nilai ketetapan pajak di bawah Rp2 juta. Kondisi tersebut membuat penerimaan daerah cukup rentan terhadap perubahan ekonomi yang berdampak langsung pada kemampuan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya.
Iwan menjelaskan, kenaikan BBM berpotensi memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok sehingga semakin menekan pengeluaran masyarakat. Ia menilai kondisi tersebut merupakan dampak dari situasi ekonomi global yang sedang berlangsung.
“Ini terjadi di tengah situasi global. Kenaikan BBM ini tidak menutup kemungkinan berpengaruh kepada harga-harga kebutuhan pokok. Kita bukan menyalahkan apa-apa, ini karena kondisi dunia,” katanya.
Dampak perlambatan ekonomi juga dirasakan oleh pelaku usaha di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan data Bapenda, sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Beberapa usaha mengalami pertumbuhan, namun tidak sedikit yang harus menghentikan operasional akibat melemahnya tingkat konsumsi masyarakat.
“Kalau saya lihat dari data, ada yang tumbuh, tapi banyak juga yang mati. Sektor PBJT ini yang paling fluktuatif,” ungkap Iwan.
Meski menghadapi tantangan tersebut, Bapenda Kabupaten Bekasi terus menyiapkan berbagai langkah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Salah satunya melalui kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memetakan kondisi ekonomi makro daerah secara lebih akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan peningkatan pendapatan.
Upaya tersebut dinilai semakin penting mengingat dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun 2026 mengalami penurunan. Pemerintah daerah pun dituntut untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan sesuai rencana.
“Konsen kami di jajaran Bapenda adalah berupaya memenuhi target PAD untuk membangun Kabupaten Bekasi. Sebab, tanpa PAD pembangunan akan terhambat, apalagi tahun ini dana transfer dari pusat berkurang,” pungkasnya.