Respons Kondisi Ekonomi, PDIP Jabar Instruksikan Evaluasi APBD Kota Bekasi
DAILYBEKASI.COM, KOTA BEKASI – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, menginstruksikan seluruh kader partainya untuk segera melakukan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi. Salah satu poin utama yang disoroti adalah penghapusan program yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik, seperti kunjungan kerja (kunker) dan studi banding anggota DPRD.
Instruksi tersebut disampaikan sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang dinilai masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak inflasi dan pelemahan nilai tukar rupiah. Menurut Ono, postur APBD harus diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Instruksi DPP partai terkait evaluasi APBD Kota Bekasi adalah untuk menghapus program-program yang tidak berhubungan dengan pelayanan publik. Misalnya, kunjungan kerja, studi banding, dan sebagainya,” ujar Ono Surono di sela kegiatan konsolidasi partai, Rabu (3/6/2026).
Ia menilai anggaran yang selama ini dialokasikan untuk kegiatan nonprioritas dapat dialihkan untuk mendukung program padat karya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, anggaran daerah dapat terserap secara lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
Selain itu, Ono meminta para anggota legislatif lebih aktif turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing guna menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Menurutnya, kebutuhan warga akan lebih mudah dipahami melalui interaksi langsung dibandingkan kegiatan studi banding di luar daerah.
Dalam menghadapi kenaikan harga bahan pokok, PDIP Jawa Barat juga mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah melalui program urban farming atau pertanian perkotaan. Program tersebut dinilai dapat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, khususnya untuk kebutuhan pangan sehari-hari.
“Apalagi sekarang harga cabai bisa mencapai 70 ribu rupiah. Kita instruksikan untuk memanfaatkan pekarangan rumah, menanam cabai, tomat, dan sayuran lain yang bisa mengurangi beban ekonomi masyarakat itu sendiri,” kata Ono.
Lebih lanjut, DPD PDIP Jawa Barat menargetkan penyelesaian pembentukan struktur partai mulai dari Pengurus Anak Cabang (PAC), Ranting hingga Anak Ranting di seluruh wilayah Kota Bekasi pada Juni 2026. Distribusi Surat Keputusan (SK) kepengurusan di 12 kecamatan juga ditargetkan segera rampung.
Menurut Ono, konsolidasi tersebut akan memperkuat sinergi Tiga Pilar Partai yang terdiri atas struktur kepengurusan partai, sembilan anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Bekasi, serta unsur eksekutif yang dipimpin Wali Kota Bekasi.
“Ibu Ketua Umum selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu hanya sebagai jalan saja. Senyatanya, PDI Perjuangan harus hadir di tengah-tengah rakyat untuk menyelesaikan segala persoalan mereka,” tuturnya.
Ono menegaskan bahwa keberadaan partai politik dan pemerintah daerah harus menjadi instrumen perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kebijakan anggaran yang menyentuh kebutuhan masyarakat dinilai harus menjadi prioritas utama dibandingkan kegiatan yang bersifat seremonial.