Pemprov Jabar Matangkan Skema Bantuan Pendidikan bagi Siswa yang Tak Lolos PCMB 2026
DAILYBEKASI.COM, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menghitung kebutuhan anggaran untuk membiayai calon murid baru yang tidak lolos dalam Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mencegah meningkatnya angka putus sekolah akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan program tersebut diproyeksikan dapat membantu sekitar 78 ribu calon murid baru melalui kerja sama dengan sekolah swasta. Saat ini, pemerintah masih melakukan simulasi untuk menentukan kebutuhan anggaran yang diperlukan.
“Ini sedang kami hitung, sedang kami simulasikan. Yang jelas Pak Gubernur sudah memberikan sinyal di kisaran 70 ribu calon murid baru. Persisnya berapa tentu harus kami hitung dengan cermat,” kata Herman, Rabu (17/6/2026).
Menurut Herman, sumber pembiayaan akan diupayakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 serta APBD murni tahun berikutnya. Hal itu disesuaikan dengan pelaksanaan tahun ajaran 2026/2027 yang berlangsung pada dua tahun anggaran berbeda.
“Kami akan dorong di APBD Perubahan dan APBD murni. Karena tahun ajaran 2026-2027 itu sebagian berjalan di tahun 2026 dan sebagian lagi di tahun berikutnya,” ujarnya.
Meski demikian, Pemprov Jabar belum memutuskan bentuk bantuan yang akan diberikan. Opsi yang tengah dikaji meliputi subsidi sebagian biaya pendidikan maupun pembebasan biaya sekolah secara penuh bagi siswa yang memenuhi kriteria.
“Nanti kami lihat teknisnya. Ini domainnya Dinas Pendidikan dan masih terus disimulasikan sesuai arahan Pak Gubernur,” kata Herman.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam mengantisipasi potensi meningkatnya angka anak putus sekolah setelah hasil PCMB diumumkan. Herman pun meminta masyarakat tidak panik apabila belum mendapatkan sekolah melalui jalur yang tersedia.
“Pak Gubernur sudah menyampaikan kepada masyarakat jangan panik. Yang belum terpetakan jangan kecil hati karena masih ada peluang,” katanya.
Selain menggandeng sekolah swasta, Pemprov Jabar juga sedang mengkaji sejumlah alternatif lain untuk menambah daya tampung pendidikan. Di antaranya melalui pemanfaatan SMA Terbuka dan optimalisasi sekolah penyangga.
Namun demikian, skema tersebut masih dalam tahap pendalaman dan konsultasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar pelaksanaannya sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Kami sedang mengikhtiarkan berbagai solusi. Ada kerja sama dengan sekolah swasta, ada sekolah terbuka, dan ada optimalisasi sekolah penyangga. Detailnya masih kami konsultasikan dengan kementerian,” ujar Herman.
Lebih lanjut, Herman menegaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh akses pendidikan. Terutama bagi keluarga yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membiayai pendidikan anaknya di sekolah swasta secara mandiri.
Ia menjelaskan, sebagian besar lulusan SMP dan MTs sebenarnya telah menentukan pilihan pendidikan masing-masing, termasuk yang langsung mendaftar ke sekolah swasta. Namun, pemerintah saat ini memprioritaskan siswa yang belum mendapatkan sekolah dan berisiko tidak melanjutkan pendidikan.
“Bagi yang mampu tentu tidak ada persoalan karena bisa langsung memilih sekolah swasta. Yang kami pikirkan adalah mereka yang belum terpetakan dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah,” pungkasnya.