Pembebasan Lahan Kampung Nambo, Bupati Bekasi Minta Listrik Dipulihkan

Pembebasan lahan Kampung Nambo di Desa Nagasari Serang Baru Kabupaten Bekasi

DAILYBEKASI.COM, CIKARANG PUSAT — Pembebasan lahan Kampung Nambo, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, masih menyisakan persoalan bagi warga yang bertahan di lokasi tersebut. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja meminta pengembang kawasan industri segera memulihkan jaringan listrik dan membangun akses jalan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Asep menegaskan, pengembangan kawasan industri harus tetap menghormati hak masyarakat. Menurutnya, warga yang belum bersedia melepas tanah berhak memperoleh fasilitas dasar selama masih menempati rumah mereka.

Pernyataan tersebut disampaikan Asep dalam pertemuan bersama pihak pengembang, Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, dan sejumlah perangkat daerah di Ruang Rapat Bupati, Kompleks Pemkab Bekasi, Jumat (20/11/2026).

Ia menilai, penyelesaian pembebasan lahan Kampung Nambo tidak cukup hanya mengandalkan transaksi jual beli. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ikatan emosional warga terhadap lingkungan tempat tinggalnya.

“Saya melihat persoalan ini bukan semata-mata soal warga harus pindah atau tidak. Ada sisi kemanusiaan yang harus kita perhatikan. Mereka juga punya hak untuk menentukan pilihan dan tempat tinggalnya,” ujar Asep.

Pembebasan Lahan Kampung Nambo Sisakan Dua Rumah

Asep mengungkapkan, dari lima rumah yang sebelumnya masih dihuni warga, kini hanya tersisa dua rumah. Sebagian masyarakat telah menyetujui pembebasan lahan dan pindah ke tempat yang disediakan pengembang.

Namun, dua warga lainnya masih memilih bertahan karena memiliki ikatan dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Bahkan, salah seorang warga menyampaikan keinginan untuk menghabiskan masa hidup di kampung tersebut.

Karena itu, Asep meminta pengembang tidak memaksakan pembebasan lahan. Ia menegaskan bahwa keputusan warga untuk tetap tinggal harus mendapat penghormatan.

“Kalau memang warga masih ingin tinggal di situ, haknya harus kita hormati. Jangan sampai karena proses pengembangan kawasan, kemudian hak masyarakat untuk mendapatkan akses jalan dan listrik justru tidak terpenuhi,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Asep menginstruksikan pengembang untuk segera mengaktifkan kembali jaringan listrik dan membangun akses jalan lingkungan. Ia juga meminta camat serta kepala desa mendampingi warga agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Selain itu, Asep berencana mengunjungi Kampung Nambo untuk melihat langsung kondisi lingkungan dan berdialog dengan masyarakat. Ia berharap pendekatan persuasif dapat membantu menyelesaikan persoalan tanpa memicu konflik baru.

“Secepatnya listrik harus dinyalakan kembali dan akses jalan harus dibuatkan. Saya ingin memastikan langsung kondisi masyarakat di sana. Pendekatannya harus baik-baik, karena batu saja bisa berlubang kalau terus ditetesi air, apalagi hati manusia,” ungkapnya.

Pengembang Tawarkan Pembelian Tanah dan Lahan Pengganti

Sementara itu, fasilitator pihak pengembang, Budiyanto, mengatakan pihaknya menyerahkan proses mediasi pembebasan lahan Kampung Nambo kepada Bupati Bekasi.

Menurutnya, pemerintah daerah dapat menjadi penghubung antara kepentingan warga dan pengembang agar penyelesaian persoalan berlangsung melalui musyawarah.

“Jadi, dari pengembang itu menyerahkan sepenuhnya kebijakan kepada Bupati Bekasi agar menjadi fasilitator penyelesaian tanah warga di Kampung Nambo,” kata Budiyanto.

Ia menjelaskan, pengembang meminta warga yang menolak menjual tanah untuk menyampaikan keputusan tersebut melalui surat pernyataan resmi. Dokumen itu nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyesuaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan industri.

Melalui mekanisme tersebut, pemerintah dapat memasukkan lahan milik warga yang menolak pembebasan tanah ke dalam perencanaan kawasan.

Sementara itu, pengembang menyatakan siap membangun kembali fasilitas lingkungan. Mereka akan memulihkan jaringan listrik dan memperbaiki jalan agar pengendara sepeda motor bisa melintas dengan mudah.

Budiyanto juga meminta warga mencabut laporan mereka di Polres Metro Bekasi. Dengan demikian, pembahasan melalui jalur musyawarah dapat berlangsung lebih kondusif.

Harga Tanah Kampung Nambo Ditawarkan Rp1 Juta per Meter

Terkait kompensasi pembebasan lahan Kampung Nambo, pengembang menawarkan pembelian tanah seharga Rp1 juta per meter persegi.

Selain menawarkan pembayaran, pengembang juga menyediakan lahan pengganti di lokasi strategis. Pengembang menyiapkan lahan dengan luas yang sama seperti tanah milik warga.

“Pengembang siap membeli tanah dengan harga Rp1 juta per meter. Selain itu, pengembang juga menawarkan tanah pengganti di lokasi strategis. Luasnya sama dengan tanah milik warga,” tandasnya.

Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap proses penyelesaian persoalan tersebut dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Pemulihan fasilitas dasar, kepastian kompensasi, serta komunikasi antara warga dan pengembang menjadi bagian penting dalam mencari penyelesaian pembebasan lahan Kampung Nambo.

Post Comment