Ono Surono Tolak Reaktivasi SPP SMA/SMK Negeri di Jabar, Minta Pendidikan Tetap Gratis
DAILYBEKASI.COM, BANDUNG — Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menolak wacana reaktivasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri. Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin pendidikan gratis melalui alokasi anggaran pendidikan, bukan dengan membebankan kembali biaya kepada masyarakat.
Ono mengatakan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanatkan pemerintah mengalokasikan sedikitnya 20 persen APBN maupun APBD untuk sektor pendidikan. Karena itu, apabila masih terdapat kekurangan sarana, prasarana, maupun biaya operasional sekolah, penyelesaiannya harus dilakukan melalui anggaran pemerintah.
“Kalau masih ada kekurangan fasilitas di sekolah-sekolah negeri, itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara untuk memenuhinya, bukan dengan membebankan kembali SPP kepada masyarakat,” kata Ono, Jumat (17/7).
Ia juga mempertanyakan rencana penerapan SPP yang hanya ditujukan bagi siswa dari keluarga kategori desil 6 hingga desil 10. Menurutnya, validitas data kesejahteraan yang digunakan pemerintah masih menyisakan berbagai persoalan.
Ono menilai masih banyak masyarakat yang secara ekonomi tergolong tidak mampu, namun justru tercatat dalam kelompok desil yang lebih tinggi sehingga tidak memperoleh bantuan sosial maupun mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan.
“Belum ada jaminan bahwa masyarakat yang masuk desil 6 sampai 10 benar-benar memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar SPP. Data yang ada masih menyisakan banyak persoalan,” ujarnya.
Sebagai alternatif, Ono meminta pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengoptimalkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen untuk memenuhi seluruh kebutuhan sekolah negeri, mulai dari pembangunan ruang kelas, laboratorium, sarana olahraga, tempat ibadah, kebutuhan operasional sekolah, hingga peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
Selain sekolah negeri, ia juga mendorong peningkatan dukungan terhadap sekolah swasta melalui bantuan pembangunan ruang kelas, peningkatan fasilitas pendidikan, serta penguatan kualitas layanan pembelajaran.
Ono menegaskan DPRD Jawa Barat akan terus mengawal kebijakan anggaran pendidikan agar difokuskan pada pemenuhan kebutuhan SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Fokus kita adalah memastikan seluruh kebutuhan sekolah negeri di Jawa Barat dapat dipenuhi melalui APBD sehingga hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan gratis benar-benar terwujud,” tegasnya.
Sebelumnya, wacana reaktivasi SPP muncul dalam rapat antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Komisi V DPRD Jawa Barat. Dalam pembahasan tersebut, SPP diusulkan hanya diberlakukan bagi siswa dari keluarga desil 6 hingga desil 10, sementara siswa dari keluarga desil 1 hingga desil 5 tetap dibebaskan dari biaya.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menegaskan pembahasan tersebut masih berada pada tahap awal dan belum menjadi keputusan. Menurutnya, usulan itu muncul karena banyak sekolah negeri membutuhkan tambahan anggaran agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan lebih optimal.
Di sisi lain, Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menyebut kemampuan pembiayaan pemerintah saat ini baru mampu menutup sekitar 40 persen dari kebutuhan biaya operasional ideal sebesar Rp4,5 juta per siswa SMA setiap tahun. Kondisi itu menjadi dasar munculnya gagasan mengaktifkan kembali SPP sebagai salah satu sumber pendanaan sekolah.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memilih mendorong optimalisasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebelum mempertimbangkan pemberlakuan kembali SPP.
Menurut Dedi, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga kemampuan sekolah dalam mengelola dana BOS secara efektif. Ia menegaskan apabila masih terdapat kekurangan, khususnya untuk pembangunan sarana dan prasarana, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membantu melalui APBD.
“Saya ingin fokus sekolah mengelola dana BOS dulu dengan baik. Kalau masih ada kekurangan, terutama sarana dan prasarana, pemerintah provinsi akan membantu. Jangan dulu membuka SPP karena bisa menimbulkan polemik di masyarakat,” kata Dedi.