Dana Pesangon Belum Wajib Disetor ke Danantara, Ini Penjelasan Kemnaker
DAILYBEKASI.COM, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah informasi yang menyebut pengusaha wajib menyetorkan dana pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pemerintah menegaskan belum menetapkan lembaga pengelola maupun mekanisme penyetoran dana cadangan pesangon.
Klarifikasi tersebut muncul setelah informasi mengenai kewajiban perusahaan menyetor dana pesangon ke Danantara beredar di media sosial. Namun, Kemnaker memastikan kabar tersebut tidak benar.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan pemerintah belum menunjuk Danantara sebagai pengelola dana tersebut. Bahkan, Kemnaker juga belum menetapkan diri sebagai lembaga pengelola.
“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Indah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (14/11/2026).
Aturan Cadangan Pesangon Masih Menunggu Peraturan Pelaksanaan
Indah menjelaskan, ketentuan mengenai dana pesangon tercantum dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Namun, pemerintah masih perlu menyusun peraturan pelaksanaan untuk menjalankan ketentuan tersebut.
Melalui aturan turunan itu, pemerintah akan mengatur berbagai aspek teknis pengelolaan dana tersebut. Pembahasannya mencakup mekanisme pengelolaan, standar tata kelola, sumber pendanaan, hingga penunjukan lembaga pengelola.
Selain itu, pemerintah juga akan menyusun mekanisme pertanggungjawaban. Langkah ini bertujuan memastikan pengelolaan dana berjalan secara transparan dan akuntabel.
Sebelum menetapkan peraturan pelaksanaan, Kemnaker akan membuka ruang penjaringan aspirasi dan konsultasi publik. Proses tersebut melibatkan pengusaha, serikat pekerja atau buruh, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Menurut Indah, keterlibatan seluruh pihak diperlukan agar kebijakan tersebut dapat mengakomodasi kepentingan pekerja dan dunia usaha. Dengan demikian, aturan yang disusun tetap memberikan perlindungan terhadap hak pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan perusahaan.
“Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” jelasnya.
Kemnaker Minta Masyarakat Tidak Sebarkan Informasi Keliru
Seiring belum adanya keputusan mengenai lembaga pengelola dan mekanisme penyetoran, Kemnaker mengingatkan pengusaha serta pekerja agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.
Kemnaker juga meminta masyarakat mengakses saluran komunikasi resmi pemerintah untuk memperoleh informasi terbaru mengenai kebijakan dana pesangon.
Indah memastikan pemerintah akan menyampaikan perkembangan penyusunan regulasi secara terbuka.
Pihak terkait akan menyampaikan informasi itu setelah menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia menegaskan, pemerintah akan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menyusun kebijakan tersebut. Selain melindungi hak pekerja, pemerintah juga berupaya menjaga keberlangsungan dunia usaha.



Post Comment