Dedi Mulyadi Apresiasi UHC Prioritas Kabupaten Bekasi

Peluncuran UHC Prioritas Kabupaten Bekasi 2026 bersama Dedi Mulyadi

DAILYBEKASI.COM, CIKARANG PUSAT — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi meluncurkan program UHC Prioritas Kabupaten Bekasi 2026 untuk memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui program ini, pemerintah daerah tidak hanya menanggung biaya kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga. Selain itu, pemerintah juga memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan medis secara mudah dan berkelanjutan. Dengan demikian, warga dapat berobat sesuai kebutuhan tanpa harus khawatir terkendala biaya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi kebijakan Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja tersebut. Menurutnya, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.

Dedi mengapresiasi peluncuran UHC Prioritas Kabupaten Bekasi 2026. Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri acara di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Cikarang Pusat, Jumat (13/11/2026).

Dedi menjelaskan, program tersebut merupakan tindak lanjut kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten dan kota. Kesepakatan itu bertujuan memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Melalui kerja sama tersebut, warga Jawa Barat dapat mengakses layanan pengobatan hanya dengan menunjukkan KTP di 86 rumah sakit yang telah bekerja sama.

Dedi juga menilai langkah Pemkab Bekasi lebih konkret. Pasalnya, pemerintah daerah turut membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan melalui anggaran daerah. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan jaminan kesehatan tanpa terbebani iuran.

“Ini menyempurnakan MoU yang dibuat antara gubernur, bupati, dan wali kota untuk memberikan jaminan warga Jawa Barat berobat dengan hanya menggunakan KTP di 86 rumah sakit. Seluruh pemilik KTP di Kabupaten Bekasi sudah dijamin pelaksanaan kesehatannya melalui program BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi,” ujar Dedi.

Dedi Mulyadi Soroti Biaya Pengobatan di Luar BPJS

Dedi Mulyadi mendukung program UHC Prioritas Kabupaten Bekasi. Ia juga meminta pemerintah membantu pasien yang membutuhkan biaya pengobatan tambahan di luar BPJS Kesehatan

Menurutnya, sejumlah tindakan medis dan kebutuhan pengobatan memiliki batasan dalam skema pembiayaan BPJS. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu memastikan masyarakat tetap memperoleh penanganan medis ketika menghadapi keterbatasan biaya.

Dedi menyebut kerja sama dengan 86 rumah sakit di Jawa Barat menjadi salah satu upaya memperluas perlindungan kesehatan masyarakat.

“Tidak semua BPJS meng-cover pengobatan warga. Ada jenis-jenis yang tidak bisa ter-cover, ada batasan yang tidak bisa ter-cover. Artinya, pemerintah memberikan jaminan pengobatan tanpa limit biaya,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pasien yang menjalani pengobatan jangka panjang, seperti kemoterapi dan cuci darah. Selain berdampak pada kesehatan, kondisi tersebut juga membatasi kemampuan mereka untuk bekerja. Akibatnya, pasien berisiko kehilangan penghasilan.

“Orang yang sudah kemoterapi tidak mungkin bisa menghasilkan uang lagi secara sempurna. Orang yang cuci darah itu sudah kehilangan setengah dari pendapatan hidupnya. Negara harus hadir lagi,” ungkapnya.

Dedi Mulyadi Ajak Masyarakat Terapkan Pola Hidup Sehat

Di samping memperkuat jaminan kesehatan, Dedi Mulyadi mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan pola hidup sehat. Ia menilai perlindungan kesehatan dari pemerintah perlu diimbangi kesadaran masyarakat dalam menjaga kondisi tubuh.

Menurut Dedi, masyarakat dapat mencegah berbagai penyakit melalui kebiasaan sederhana. Beberapa di antaranya mengatur pola makan, menjaga waktu tidur, mencukupi kebutuhan air minum, serta mengelola pikiran dan emosi.

Ia menegaskan, pemerintah memang memiliki tanggung jawab menyediakan fasilitas dan jaminan pengobatan. Namun, masyarakat juga harus berperan aktif menjaga kesehatannya.

“Yang menjamin kesehatan itu sebenarnya bukan negara, yang menjamin kesehatan itu adalah diri kita sendiri. Orang sehat itu karena dirinya mampu menjaga makanan, pola tidur, pola minum, dan menjaga pikiran serta hatinya untuk tidak setiap hari penuh kebencian,” tuturnya.

UHC Prioritas Kabupaten Bekasi 2026 Perluas Akses Kesehatan

Program UHC Prioritas Kabupaten Bekasi 2026 hadir untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan. Program ini juga menjadi upaya pemerintah daerah dalam menjamin pembiayaan BPJS Kesehatan. Selain itu, warga yang memenuhi ketentuan program dapat memperoleh kepastian layanan kesehatan.

Dedi berharap komitmen Pemkab Bekasi dalam memperkuat jaminan kesehatan terus berlanjut. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh akses layanan medis dan perlindungan pembiayaan ketika membutuhkan pengobatan.

Melalui program tersebut, Pemkab Bekasi berupaya memperkuat pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan perlindungan bagi masyarakat di Kabupaten Bekasi.

Post Comment