Dedi Mulyadi Ingatkan Warga Jabar Jangan Berutang Demi Gengsi

DAILYBEKASI.COM, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan masyarakat agar tidak memaksakan diri berutang hanya demi memenuhi gengsi dan tuntutan sosial. Ia menyoroti kebiasaan warga menggunakan pinjaman baik pinjaman online (pinjol) maupun offline untuk membiayai hajatan karena berisiko membebani keuangan keluarga dalam jangka panjang.

Pesan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi saat menghadiri puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) FinExpo 2026 di TSM Mall Bandung, Kamis (29/10/2026). Dalam kesempatan itu, ia mengajak masyarakat lebih bijak mengelola keuangan dan menghindari praktik pinjaman yang berpotensi menimbulkan masalah ekonomi.

Dedi berharap Jawa Barat tidak lagi menempati peringkat pertama secara nasional dalam penggunaan pinjaman online (pinjol) maupun aktivitas judi online (judol).

“Pesan saya adalah seluruh warga Jabar, agar Jabar tidak menjadi peringkat pertama pinjol di Indonesia. Tidak jadi peringkat pertama judol di Indonesia,” tegas Dedi.

Menurut Dedi Mulyadi, kebiasaan memaksakan pengeluaran demi menjaga gengsi menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian. Masyarakat seharusnya menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan finansial agar tidak terjebak utang.

Ia mencontohkan pengalamannya ketika berkunjung ke Majalengka. Dalam kunjungan tersebut, Dedi bertemu seorang warga yang menggelar hajatan pernikahan menggunakan dana pinjaman bank sebesar Rp25 juta.

Pengalaman itu menjadi perhatian Dedi karena sebagian masyarakat masih mengutamakan tuntutan sosial dibandingkan kemampuan ekonomi keluarga. Padahal, utang untuk memenuhi kebutuhan seremonial dapat menambah beban keuangan setelah acara selesai.

Dedi Mulyadi Soroti Pentingnya Perlindungan Pendidikan dan Kesehatan

Selain mengingatkan bahaya utang, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya peran pemerintah dalam melindungi kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.

Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan perlindungan agar tidak kehilangan harta maupun hasil kerja bertahun-tahun hanya untuk membayar biaya pengobatan dan pendidikan anak.

Dedi menyebut perlindungan kesehatan dan pendidikan sebagai dua tanggung jawab utama pemerintah. Ia menilai masyarakat seharusnya dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri, sedangkan negara perlu memastikan akses terhadap dua layanan dasar tersebut tetap terjaga.

“Pekerjaan mereka bisa mencari sendiri kok. Nggak usah diurusin ekonomi keluarganya, bisa mencari duit sendiri. Tugas negara itu hanya dua. Satu, lindungi rakyat ketika sakit, jangan sampai duit habis dari hasil usaha puluhan tahun untuk membayar rumah sakit. Dua, lindungi rakyat dari pendidikan anak-anaknya. Jangan sampai sekolahin anaknya harus jual sawah, jual kebun,” kata Dedi.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah dalam menjamin akses layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat.

FinExpo 2026 Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat

Sementara itu, penyelenggaraan FinExpo 2026 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi bagian dari upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat mempelajari cara mengelola keuangan, mengenali risiko pinjaman online, dan menghindari judi online yang merugikan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendorong masyarakat membangun kebiasaan finansial yang sehat. Salah satunya dengan menyesuaikan pengeluaran terhadap kemampuan ekonomi dan mempertimbangkan risiko sebelum mengambil pinjaman.

Pesan Dedi Mulyadi dalam kegiatan tersebut menjadi pengingat bahwa keputusan finansial perlu mempertimbangkan kemampuan keluarga, bukan sekadar memenuhi gengsi atau tuntutan lingkungan sosial.