Orang Tua Bayi Soroti Dugaan Salah Pemberian Vaksin, Pertanggungjawaban Dinilai Belum Jelas
DAILYBEKASI.COM, KABUPATEN BEKASI — Orang tua bayi berusia sembilan bulan yang sempat menjalani perawatan di ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU) setelah mengalami kejang usai menjalani imunisasi di salah satu puskesmas di wilayah Bekasi Barat mengaku hingga kini belum menerima bentuk pertanggungjawaban dari pihak terkait.
Ibu bayi berinisial A mengatakan kondisi anaknya saat ini telah membaik dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Meski demikian, berdasarkan keterangan dokter, anaknya didiagnosis mengalami radang atau pembengkakan otak yang dipicu kejang akibat demam tinggi setelah imunisasi.
“Saat ini anak saya masih mengonsumsi obat anti-kejang dan harus kontrol lagi,” ujar A.
Menurut A, pihak puskesmas memang telah mendatangi keluarganya untuk meminta maaf sekaligus meminta kronologi kejadian. Namun, hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai bentuk pertanggungjawaban atas insiden yang dialami anaknya.
“Sampai saat ini pihak puskesmas sudah datang menemui kami, tetapi sebatas meminta maaf dan menanyakan kronologinya. Belum ada pembicaraan mengenai bentuk pertanggungjawaban,” tuturnya.
A juga mengungkapkan bahwa seluruh biaya perawatan selama anaknya dirawat di rumah sakit ditanggung melalui asuransi kesehatan keluarga. Namun demikian, masih terdapat sejumlah pengeluaran medis yang harus ditanggung secara pribadi.
“Sampai saat ini medical bill tidak dibantu sama sekali oleh pihak puskesmas atau Dinas Kesehatan,” katanya.
Sebelumnya, A mengaku datang ke puskesmas dengan tujuan memberikan vaksin campak kepada anaknya. Namun, menurut pengakuannya, petugas justru memberikan vaksin DPT dengan alasan dosis ketiga belum diterima, meskipun catatan imunisasi di Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) disebut telah menunjukkan vaksin tersebut sudah lengkap.
Keluarga berharap pihak terkait memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai peristiwa tersebut sekaligus menunjukkan bentuk tanggung jawab atas dampak yang dialami anak mereka.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak puskesmas maupun Dinas Kesehatan terkait pengakuan keluarga tersebut.
