Dua Kasus di Puskesmas Bekasi Jadi Alarm, DPRD Desak Dinkes Lakukan Evaluasi Total
DAILYBEKASI.COM, BEKASI — Rentetan persoalan pelayanan kesehatan di dua puskesmas menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kota Bekasi. Dewan mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan pengawasan di seluruh puskesmas agar kasus serupa tidak kembali terjadi.
Desakan tersebut menyusul dua kasus yang menjadi sorotan publik, yakni dugaan pemberian obat kedaluwarsa di Puskesmas Rawa Tembaga serta dugaan kesalahan pemberian vaksin kepada seorang bayi di Puskesmas Bintara Jaya.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Ahmadi, mengatakan Dinkes perlu memperketat pengawasan internal terhadap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk 53 puskesmas lainnya di Kota Bekasi.
“Kasus ini harus menjadi evaluasi. Jangan sampai persoalan serupa kembali terjadi di puskesmas lain,” kata Ahmadi, Senin (29/6).
Terkait dugaan kesalahan pemberian vaksin di Puskesmas Bintara Jaya, Ahmadi menyebut Dinkes telah mengambil langkah awal dengan menarik bidan yang bertugas untuk menjalani pembinaan dan sementara waktu dinonaktifkan dari pelayanan kepada masyarakat.
“Itu kami serahkan kepada internal karena sudah ditindaklanjuti. Bidannya sudah dinonaktifkan dari pelayanan,” ujarnya.
Sementara itu, untuk kasus dugaan pemberian obat kedaluwarsa di Puskesmas Rawa Tembaga, Ahmadi meminta tindakan yang lebih tegas. Ia merekomendasikan agar kepala puskesmas dicopot karena menilai lemahnya pengawasan menjadi salah satu penyebab terjadinya insiden tersebut.
“Rekomendasi saya, kepala puskesmas dicopot,” tegasnya.
Menurut Ahmadi, sistem pelaporan yang dimiliki Dinkes seharusnya mampu mendeteksi potensi persoalan sejak dini. Karena itu, pengawasan terhadap distribusi obat serta kualitas pelayanan kesehatan harus diperkuat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Satia Sriwijayanti Anggraini, menyatakan kedua kasus tersebut telah menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi jajarannya. Seluruh tenaga kesehatan diminta meningkatkan ketelitian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk kasus dugaan salah vaksin di Puskesmas Bintara Jaya, Dinkes telah berkoordinasi dengan Komisi Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (PP KIPI) Jawa Barat.
Berdasarkan hasil kajian sementara, kata Satia, belum ditemukan hubungan antara pemberian vaksin dengan dugaan radang otak yang dialami pasien. Tim PP KIPI juga belum menemukan bukti ilmiah yang menyatakan penyuntikan vaksin dapat menyebabkan radang otak. Kondisi pasien diduga dipengaruhi faktor lain, seperti infeksi bakteri yang telah ada sebelum imunisasi.
Meski demikian, kondisi bayi tersebut terus dipantau oleh tim dokter dan dilaporkan menunjukkan perkembangan yang semakin membaik.
Sementara pada kasus dugaan obat kedaluwarsa di Puskesmas Rawa Tembaga, Dinkes telah meminta BKPSDM dan Inspektorat melakukan audit. Selain memberikan teguran kepada kepala puskesmas, Dinkes juga menarik apoteker yang bertugas untuk menjalani pembinaan.
Sebagai langkah pencegahan, Dinkes telah melakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh stok obat di puskesmas dan memastikan tidak ada lagi obat kedaluwarsa yang beredar.
“Kami meminta seluruh puskesmas menjadikan peristiwa ini sebagai evaluasi agar lebih teliti memeriksa setiap obat yang diterima maupun disalurkan kepada pasien,” ujar Satia.