Program Sekolah Swasta Gratis di Jabar Dikritik, Kualitas Pendidikan Jadi Sorotan
DAILYBEKASI.COM, BANDUNG — Pemerhati pendidikan menyoroti langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menggandeng 751 sekolah swasta untuk menampung sekitar 77 ribu calon peserta didik yang tidak tertampung di SMA dan SMK negeri. Mereka menilai persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan kursi sekolah, tetapi juga kualitas layanan pendidikan yang diterima siswa.
Ketua Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I) Jawa Barat, Iwan Hermawan, mengatakan sebagian besar sekolah swasta unggulan telah lebih dahulu menerima peserta didik baru sehingga kuotanya sudah terpenuhi sebelum program kerja sama tersebut dijalankan.
“Untuk sekolah swasta elite sudah penuh karena mereka sebelumnya sudah menerima siswa. Jadi banyak sekolah SMA yang setiap tahun kekurangan murid merasa terbantu dengan program ini, tetapi kualitas sekolahnya belum tentu setara,” kata Iwan, Rabu (17/6/2026).
Menurut Iwan, siswa yang tidak mendapatkan kursi di sekolah negeri berpotensi diarahkan ke sekolah swasta yang selama ini mengalami kekurangan peserta didik. Sementara sekolah swasta dengan reputasi dan kualitas yang lebih baik umumnya sudah tidak memiliki kapasitas tambahan.
Ia menilai kondisi tersebut dapat berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima siswa, terutama pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang membutuhkan fasilitas praktik memadai untuk menunjang proses pembelajaran.
“SMK sangat bergantung pada kualitas peralatan dan fasilitas praktik. Masih ada sekolah swasta yang belum memiliki sarana praktik memadai sehingga harus memanfaatkan fasilitas milik sekolah negeri,” ujarnya.
Iwan mengingatkan agar program yang bertujuan memperluas akses pendidikan tersebut tidak justru mengurangi kesempatan siswa memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.
Menurut dia, program tersebut memang berpotensi membantu sekolah swasta yang kekurangan murid. Namun, pemerintah juga perlu memastikan siswa mendapatkan tenaga pendidik, fasilitas, dan lingkungan belajar yang memenuhi standar.
“Jangan sampai menguntungkan sekolah karena mendapat siswa, tetapi merugikan peserta didik yang berharap mendapatkan pendidikan berkualitas dengan dukungan pemerintah,” katanya.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, memastikan tidak semua sekolah swasta akan otomatis menjadi mitra pemerintah dalam program tersebut.
Purwanto mengatakan Pemprov Jawa Barat akan melakukan proses kurasi sebelum menetapkan sekolah yang terlibat. Sejumlah aspek seperti ketersediaan sarana dan prasarana, kompetensi tenaga pendidik, serta status akreditasi akan menjadi pertimbangan utama.
“Kami akan melakukan kurasi. Tentu kami ingin sekolah yang sarana dan prasarananya memadai, gurunya memadai, dan akreditasinya menjadi salah satu pertimbangan,” ujar Purwanto.
Program kerja sama dengan sekolah swasta ini disiapkan Pemprov Jawa Barat untuk mengakomodasi puluhan ribu calon siswa yang tidak tertampung di SMA dan SMK negeri pada tahun ajaran 2026, sekaligus memperluas akses pendidikan menengah bagi masyarakat.