Ribuan Massa Gelar Aksi Menuju Indonesia Bangkrut di Bundaran HI, Soroti Kondisi Demokrasi
DAILYBEKASI.COM, JAKARTA — Ribuan massa yang terdiri dari mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, kelompok perempuan, masyarakat miskin perkotaan, hingga elemen pekerja menggelar aksi bertajuk #MenujuIndonesiaBangkrut di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada Selasa (16/6/2026). Dalam aksi tersebut, peserta menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah serta menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah.
Aksi yang diikuti berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari kampus-kampus se-Jabodetabek itu juga menyoroti kondisi demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia. Massa menilai ruang penyampaian aspirasi masyarakat semakin terbatas.
Ketua BEM President University 2024, Satria Hari Pratomo, menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi yang terjadi selama aksi berlangsung. Menurutnya, mahasiswa dan masyarakat sipil seharusnya diberikan ruang yang layak untuk menyampaikan aspirasi di muka umum.
“Hari ini kita melihat bagaimana mahasiswa dan masyarakat sipil tidak diberikan jalan yang layak untuk menyampaikan aspirasinya. Bahkan, sejumlah titik aksi sempat diblokade oleh aparat. Ini menunjukkan bahwa demokrasi kita sedang dalam kondisi yang memprihatinkan,” ujar Satria dalam keterangannya.
Ia menambahkan, demonstrasi tersebut merupakan bentuk akumulasi kekecewaan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan utama, yakni menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan praktik militerisme di ranah sipil, dan meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan atas kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.
Aksi berlangsung di kawasan Bundaran HI dengan pengawalan aparat keamanan. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pemerintah terkait tuntutan yang disampaikan peserta aksi.
