Warga Bekasi Diprediksi Tinggalkan Kendaraan Pribadi Jika Tarif MRT Murah
DAILYBEKASI.COM, BEKASI – Rencana pengembangan jalur MRT lintas timur-barat dari Tomang, Jakarta Barat hingga Medan Satria, Kota Bekasi, dinilai berpotensi mengurangi kemacetan sekaligus mengubah pola mobilitas masyarakat di kawasan metropolitan Jabodetabek.
Akademisi Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi, Hamludin, S.Sos., M.Si menyambut positif rencana yang digagas PT MRT Jakarta (Perseroda) tersebut. Namun menurutnya, efektivitas MRT dalam menekan penggunaan kendaraan pribadi sangat bergantung pada tarif yang diterapkan kepada masyarakat.
“Kalau tarifnya terjangkau, tentu akan signifikan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, terutama warga yang melintas di Jalan Raya Kalimalang menuju Cawang atau sebaliknya,” kata Hamludin saat dihubungi, Kamis (21/5/2026).
Ia menilai, pengalaman pada layanan LRT menunjukkan bahwa tingginya tarif membuat jumlah pengguna masih terbatas pada kalangan menengah. Berbeda dengan KRL yang memiliki tarif lebih murah sehingga mampu menarik lebih banyak penumpang.
“Kenapa melihat tarifnya? Kita belajar pada LRT, penumpangnya terbatas pada level menengah karena biayanya lebih mahal. Berbeda dengan KRL yang biaya murah, jumlah penumpangnya lebih banyak,” ujarnya.
Menurut Hamludin, selama bertahun-tahun pekerja asal Bekasi masih mengandalkan kendaraan pribadi maupun kereta komuter untuk menuju Jakarta. Namun pertumbuhan penduduk yang terus meningkat membuat kepadatan lalu lintas kembali terjadi meski pilihan transportasi massal bertambah.
Ia menjelaskan, pada awal pengoperasian KRL, kepadatan kendaraan pribadi sempat berkurang, khususnya pada jalur Kranji menuju Pulogadung, Jakarta Timur. Akan tetapi, pertumbuhan penduduk sebesar 1–3 persen per tahun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) membuat jumlah kendaraan terus bertambah sehingga kemacetan kembali terjadi.
Hamludin menilai, keberadaan MRT nantinya harus dibarengi dengan integrasi layanan transportasi publik yang memadai. Mulai dari akses menuju stasiun, transportasi pengumpan seperti bus atau angkot terintegrasi, hingga fasilitas yang mendukung kenyamanan dan keamanan masyarakat.
“Perlu melihat lebih jauh seperti apa skema MRT dalam hal pembiayaan, akses stasiun, dan fasilitas lain yang memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menyoroti besarnya kerugian ekonomi akibat kemacetan di wilayah Jabodetabek. Menurutnya, kemacetan bukan hanya persoalan waktu tempuh, tetapi juga berdampak pada pemborosan bahan bakar, terganggunya arus logistik, hingga menurunnya produktivitas masyarakat.
“Gubernur DKI tahun lalu menyebutkan kerugian akibat macet dalam setahun mencapai Rp100 triliun atau setara 4 persen PDB Jabodetabek,” katanya.
Karena itu, Hamludin menegaskan bahwa pengembangan MRT ke wilayah penyangga Jakarta sebaiknya tidak berorientasi bisnis semata. Pemerintah diminta lebih mengedepankan aspek pelayanan publik agar masyarakat benar-benar beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.
“Kalau konsepnya hanya tempat penitipan kendaraan, itu hanya memindahkan biaya operasional kendaraan pribadi menjadi biaya parkir. Tapi kalau orientasinya pelayanan masyarakat, tentu dampaknya akan lebih besar,” tandasnya.