Kampung Nambo Belum Tuntas, Bupati Bekasi Minta Listrik Warga Dipulihkan
DAILYBEKASI.COM, CIKARANG PUSAT — Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja meminta pengembang kawasan industri segera memulihkan jaringan listrik dan memperbaiki akses jalan bagi warga Kampung Nambo, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Permintaan tersebut menyusul persoalan pembebasan lahan yang hingga kini belum sepenuhnya tuntas.
Asep menegaskan, pengembangan kawasan industri tidak boleh mengabaikan hak masyarakat yang masih bertahan di lingkungan tersebut. Pemerintah Kabupaten Bekasi juga harus memastikan warga tetap mendapatkan fasilitas dasar, terutama listrik dan akses jalan yang layak.
Asep menggelar pertemuan dengan pihak pengembang, Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, dan sejumlah perangkat daerah di Ruang Rapat Bupati, Cikarang Pusat, Jumat (20/11/2026).
Menurut Asep, pemerintah perlu menghormati keputusan warga yang belum bersedia melepaskan tanahnya. Sebab, sebagian masyarakat memiliki ikatan emosional dengan lingkungan yang telah mereka tempati selama bertahun-tahun.
“Saya melihat persoalan ini bukan semata-mata soal warga harus pindah atau tidak. Ada sisi kemanusiaan yang harus kita perhatikan. Mereka juga punya hak untuk menentukan pilihan dan tempat tinggalnya,” ujar Asep.
Ia menjelaskan, awalnya lima rumah masih dihuni warga. Kini, jumlahnya berkurang menjadi dua rumah. Sementara itu, warga lainnya sudah menerima pembebasan lahan dan pindah ke tempat baru.
Namun, dua keluarga yang masih bertahan memiliki pertimbangan masing-masing. Bahkan, salah seorang warga menyampaikan keinginannya untuk menghabiskan masa hidup di kampung tersebut.
Bupati Bekasi Minta Listrik dan Akses Jalan Dipulihkan
Karena itu, Asep meminta pengembang tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat selama proses pembebasan lahan berlangsung. Ia menilai kepentingan pembangunan harus berjalan seiring dengan pemenuhan hak warga.
“Kalau memang warga masih ingin tinggal di situ, haknya harus kita hormati. Jangan sampai karena proses pengembangan kawasan, kemudian hak masyarakat untuk mendapatkan akses jalan dan listrik justru tidak terpenuhi,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Asep meminta pengembang segera mengaktifkan kembali jaringan listrik dan menyediakan akses jalan lingkungan yang layak. Ia juga menginstruksikan camat serta kepala desa untuk mendampingi warga dan memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.
Selain itu, Asep berencana mengunjungi Kampung Nambo untuk berdialog langsung dengan masyarakat sekaligus memeriksa kondisi fasilitas lingkungan.
Ia berharap seluruh pihak mengutamakan komunikasi dan musyawarah agar penyelesaian persoalan lahan tidak memicu konflik baru.
“Secepatnya listrik harus dinyalakan kembali dan akses jalan harus dibuatkan. Saya ingin memastikan langsung kondisi masyarakat di sana. Pendekatannya harus baik-baik, karena batu saja bisa berlubang kalau terus ditetesi air, apalagi hati manusia,” ungkapnya.
Pengembang Tawarkan Kompensasi Lahan Rp1 Juta per Meter
Sementara itu, fasilitator pihak pengembang, Budiyanto, menyatakan pihaknya menyerahkan proses fasilitasi dan mediasi persoalan lahan kepada Bupati Bekasi.
Menurutnya, pemerintah daerah dapat mempertemukan kepentingan masyarakat dan pengembang agar penyelesaian persoalan berlangsung melalui musyawarah.
“Jadi, dari pengembang itu menyerahkan sepenuhnya kebijakan kepada Bupati Bekasi agar menjadi fasilitator penyelesaian tanah warga di Kampung Nambo,” kata Budiyanto.
Ia menjelaskan, warga yang tidak bersedia menjual tanahnya diminta menyampaikan penolakan secara tertulis melalui surat pernyataan resmi.
Dokumen tersebut nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyesuaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan industri. Dengan demikian, perencanaan kawasan dapat mempertimbangkan keberadaan lahan milik warga yang memilih tetap bertahan.
Di sisi lain, pengembang siap membangun kembali fasilitas lingkungan. Rencana tersebut mencakup jaringan listrik dan akses jalan bagi kendaraan roda dua.
Pengembang juga menawarkan pembelian tanah warga dengan harga Rp1 juta per meter persegi. Selain menawarkan kompensasi uang, pengembang juga menyediakan tanah pengganti bagi warga. Pengembang menawarkan lahan di lokasi strategis dengan luas yang sama seperti tanah milik warga sebelumnya.
“Pengembang siap membeli tanah dengan harga Rp1 juta per meter. Kami juga menawarkan tanah pengganti di lokasi yang cukup strategis. Luasnya sama persis dengan tanah yang ditempati warga,” jelasnya.
Budiyanto berharap warga segera mencabut laporan mereka di Polres Metro Bekasi. Ia ingin warga dan pengembang menyelesaikan persoalan tersebut melalui musyawarah. Dengan begitu, kedua pihak dapat mencapai kesepakatan secara kondusif.
Meski demikian, persoalan pembebasan lahan Kampung Nambo masih membutuhkan kesepakatan seluruh pihak. Pemerintah daerah perlu menjaga kelancaran pengembangan kawasan industri sekaligus melindungi hak warga yang masih ingin tinggal di wilayah tersebut.



Post Comment