PPPK Paruh Waktu Jabar: 22.847 Pegawai Terima Perpanjangan Kontrak

PPPK Paruh Waktu Jabar menerima keputusan perpanjangan kontrak

DAILYBEKASI.COM, BANDUNG — Sebanyak 22.847 PPPK Paruh Waktu Jabar menerima keputusan perpanjangan perjanjian kerja dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, 101 pegawai lainnya masih menunggu keputusan karena belum menyelesaikan penandatanganan kontrak kerja.

Penyerahan keputusan gubernur tersebut berlangsung di SMAN 8 Bandung, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini juga diisi pengarahan dan pembinaan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Supandi.

Berdasarkan data BKD Jabar, jumlah PPPK Paruh Waktu mencapai 22.948 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22.847 pegawai telah menerima keputusan perpanjangan, sedangkan 101 lainnya belum mendapatkannya karena belum menandatangani kontrak.

Dedi mengatakan, perpanjangan perjanjian kerja tersebut merupakan bentuk perhatian Pemprov Jawa Barat terhadap keberlangsungan pekerjaan para pegawai. Pemerintah daerah, kata dia, tetap berkomitmen memberikan kepastian kerja bagi PPPK Paruh Waktu.

“Pemprov Jawa Barat sungguh-sungguh memperhatikan teman-teman. Kami tidak mengabaikan keberadaan PPPK Paruh Waktu. Penyerahan keputusan ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, jumlah PPPK Paruh Waktu sebelumnya mencapai 23.025 orang. Namun, data tersebut berubah setelah sejumlah pegawai meninggal dunia, memasuki batas usia pensiun, mendapat hukuman disiplin, maupun mengundurkan diri.

PPPK Paruh Waktu Jabar Berpeluang Diangkat Menjadi Pegawai Penuh Waktu

Selain memberikan kepastian perpanjangan kontrak, Pemprov Jawa Barat juga membuka peluang bagi PPPK Paruh Waktu untuk beralih menjadi PPPK Penuh Waktu.

Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa proses pengangkatan tidak dapat berlangsung secara bersamaan. Pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan mengenai batas belanja pegawai.

Karena itu, BKD Jabar akan mempertimbangkan sejumlah aspek dalam proses tersebut. Beberapa di antaranya meliputi masa pengabdian, hasil seleksi atau asesmen, serta rekam jejak kinerja masing-masing pegawai.

Dedi memastikan, PPPK Paruh Waktu tetap memiliki kesempatan mengikuti proses pengangkatan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, pelaksanaannya akan berlangsung secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan.

BKD Jabar Ingatkan PPPK Paruh Waktu Jaga Integritas

Dalam kegiatan pembinaan tersebut, Dedi juga mengingatkan seluruh PPPK Paruh Waktu agar menjaga integritas, kedisiplinan, dan profesionalisme selama menjalankan tugas pemerintahan.

Ia meminta para pegawai lebih berhati-hati dalam menggunakan akun pribadi maupun perangkat komunikasi. Pegawai juga perlu menghindari kebiasaan meminjamkan perangkat kepada orang lain karena tindakan tersebut berisiko memicu penyalahgunaan data dan persoalan hukum.

Selain kedisiplinan kerja, Dedi menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan pribadi. Ia berharap para pegawai dapat menggunakan penghasilan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus mempersiapkan aset masa depan.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi, dan Kepegawaian (PPIK) BKD Jabar, Ahmad Nurhidayat, menjelaskan bahwa penyerahan keputusan perpanjangan kontrak berlangsung serentak di sejumlah lokasi di Jawa Barat.

Menurut Ahmad, pembagian lokasi tersebut bertujuan memperlancar proses penyerahan sekaligus menghindari penumpukan penerima.

“Kegiatan ini untuk memberikan kepastian perpanjangan perjanjian kerja, sekaligus menjadi sarana pengarahan kepada PPPK Paruh Waktu agar terus menjaga integritas dan meningkatkan kinerja,” tuturnya.

Melalui perpanjangan perjanjian kerja ini, Pemprov Jawa Barat berharap para pegawai dapat melanjutkan tugas dengan kepastian kerja yang lebih baik. Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kinerja sambil menunggu kebijakan lanjutan mengenai peluang pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu.

Post Comment