RSUD Kabupaten Bekasi Terancam Batal Dibangun, Ini Alasannya

DAILYBEKASI.COM, BEKASI — Rencana pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) baru di wilayah utara dan selatan Kabupaten Bekasi terancam batal setelah Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mempertimbangkan ulang proyek tersebut. Kebutuhan anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah menjadi salah satu alasan pemerintah daerah mengevaluasi rencana pembangunan RSUD Kabupaten Bekasi.

Sebagai alternatif, Pemkab Bekasi kini mengkaji penguatan fasilitas rumah sakit yang sudah beroperasi serta memperluas kerja sama dengan rumah sakit swasta. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan tanpa harus mengeluarkan anggaran besar untuk membangun fasilitas baru.

Asep mengatakan, evaluasi tersebut masih berlangsung. Pemerintah daerah perlu membandingkan manfaat pembangunan rumah sakit baru dengan kebutuhan pembiayaan yang harus disiapkan.

“Kalau kita bikin rumah sakit butuh ratusan miliar. Lebih baik saya gunakan untuk yang lain. Tapi ini masih analisa saya sementara. Tidak menutup kemungkinan kita juga bikin di daerah Selatan RSUD,” kata Asep, Selasa (10/11).

Menurutnya, pengelolaan rumah sakit milik pemerintah daerah masih menghadapi tantangan pembiayaan. Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga belum tentu menjamin setiap RSUD mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan operasional.

Di sisi lain, program Universal Health Coverage (UHC) memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan melalui fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta dengan BPJS Kesehatan.

Karena itu, Asep menilai kerja sama dengan rumah sakit swasta dapat menjadi pilihan yang lebih efisien dibandingkan membangun fasilitas baru.

“Rumah sakit umum kita ada dua. Kalau anggarannya habis ratusan miliar, kenapa tidak kerja sama saja dengan rumah sakit swasta? Toh berobatnya juga sama pakai BPJS,” ujarnya.

Pemkab Bekasi Prioritaskan Pengembangan RSUD Cabangbungin

Di tengah evaluasi pembangunan RSUD baru, Asep justru berencana meningkatkan kapasitas dan kelas RSUD Cabangbungin. Rumah sakit di wilayah utara Kabupaten Bekasi tersebut dinilai memiliki potensi untuk berkembang karena turut melayani pasien dari luar daerah, termasuk Kabupaten Karawang.

Asep mengungkapkan, pendapatan asli daerah (PAD) RSUD Cabangbungin mengalami peningkatan signifikan. Pendapatan yang sebelumnya berada di kisaran Rp500 juta kini mencapai sekitar Rp15 miliar.

Melihat perkembangan tersebut, pemerintah daerah mempertimbangkan peningkatan kapasitas dan kelas rumah sakit agar mampu memperluas pelayanan sekaligus memperkuat kemampuan pembiayaan operasional.

“Kalau RSUD Cabangbungin saya besarkan dan naikkan kelasnya, kelihatannya bisa menutupi biaya operasional. Bahkan bisa menggaji karyawan dengan BLUD,” ungkapnya.

Meski mengevaluasi pembangunan RSUD baru, Asep menegaskan pelayanan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas Pemkab Bekasi. Ia memastikan program UHC akan terus dipertahankan agar masyarakat tetap memperoleh akses pengobatan tanpa terkendala biaya.

Terlebih, Kabupaten Bekasi memiliki sekitar 54 rumah sakit swasta yang berpotensi menjadi mitra pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan pelayanan kesehatan.

“Program saya UHC ini. Saya tidak mau ada orang sakit terlantar, orang sakit tidak bisa berobat. Hari ini saya belum pernah dengar laporan seperti itu karena kita sudah UHC,” tegasnya.

Program UHC Jadi Alternatif Perluasan Layanan Kesehatan

Berbeda dengan pandangan bupati, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron tetap mendorong pembangunan RSUD di wilayah utara dan selatan. Menurutnya, penambahan rumah sakit milik pemerintah mendesak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Ia menyebut jumlah penduduk Kabupaten Bekasi telah mencapai sekitar 3,5 juta jiwa. Sementara itu, daerah tersebut saat ini hanya memiliki dua RSUD.

Ade menilai keberadaan rumah sakit pemerintah sangat penting untuk mendekatkan akses pelayanan medis, khususnya bagi warga yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan.

Selain mengandalkan kemampuan APBD, ia meminta Pemkab Bekasi mengupayakan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kalau alasannya anggarannya kan sebenarnya bisa mencari anggaran di pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Setidaknya pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas,” jelasnya.

Ade juga mengingatkan bahwa rencana pembangunan RSUD di wilayah utara dan selatan telah tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menurutnya, RPJMD menjadi pedoman arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus bentuk komitmen kepala daerah terhadap program yang telah direncanakan untuk masyarakat.

Karena itu, apabila Pemkab Bekasi memutuskan membatalkan pembangunan tersebut, Ade meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi dan menyesuaikan dokumen RPJMD sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sebab dokumen RPJMD ini merupakan arah kebijakan pemerintah daerah untuk kepentingan publik,” pungkasnya.

Perbedaan pandangan antara Pemkab Bekasi dan DPRD tersebut membuat kelanjutan rencana pembangunan RSUD di wilayah utara dan selatan masih menunggu keputusan pemerintah daerah. Pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan untuk meningkatkan layanan kesehatan. Namun, pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan anggaran dan pemerataan akses masyarakat.