Ratusan Siswa Gagal Lolos Jalur Afirmasi SPMB Jakarta 2026, Orang Tua Kebingungan Cari Sekolah
DAILYBEKASI.COM, JAKARTA – Penutupan pendaftaran jalur afirmasi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jakarta 2026 pada Rabu (24/6/2026) menyisakan keluhan dari sejumlah orang tua calon peserta didik. Banyak siswa gagal memperoleh kursi di sekolah negeri akibat terkendala persyaratan administrasi, status kependudukan, sistem desil kesejahteraan, hingga keterbatasan kuota. Di sisi lain, biaya sekolah swasta dinilai masih memberatkan sebagian masyarakat.
Salah seorang warga, Nirmala (42), mengaku kedua anaknya tidak dapat mengikuti pendaftaran karena masih menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sulawesi meski telah pindah dan menetap di Jakarta. Ia mengatakan belum sempat mengubah dokumen kependudukannya sehingga tidak memenuhi persyaratan pendaftaran.
“Saya KTP Sulawesi, belum diganti jadi Jakarta. Jadi enggak ada solusinya. Pusing saya,” ujarnya saat ditemui di SMAN 70 Jakarta, Rabu.
Menurut Nirmala, kondisi ekonomi keluarga membuat sekolah swasta belum menjadi pilihan. Ia berharap anak-anaknya tetap memiliki kesempatan memperoleh pendidikan di sekolah negeri.
Keluhan serupa disampaikan Syafitri (40). Ia mengungkapkan nama anaknya terlempar dari seluruh sekolah tujuan meski telah terdaftar sebagai penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), Program Indonesia Pintar (PIP), dan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ia menduga faktor usia dan nilai akademik menjadi penyebab anaknya tidak lolos seleksi.
Petugas posko kemudian mengarahkan Syafitri untuk mengisi formulir agar dapat dibantu mencari sekolah yang sesuai dengan usia dan nilai anaknya. Sementara itu, masyarakat masih memiliki kesempatan mengikuti jalur zonasi pada Tahap I.
Persoalan lain muncul dari penerapan sistem desil kesejahteraan. Mayang (50) mengaku anaknya tidak dapat mendaftar melalui jalur afirmasi karena tidak termasuk dalam kelompok desil prioritas. Ia menilai kebijakan tersebut justru menyulitkan masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan.
Setelah berkonsultasi di posko, Mayang diarahkan untuk memperbarui data desil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Namun karena proses tersebut tidak dapat dilakukan secara instan, petugas menyarankan agar anaknya mendaftar melalui program Sekolah Swasta Gratis yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Di Jakarta Selatan, sejumlah posko SPMB mencatat tingginya jumlah pengaduan masyarakat setiap hari. Posko di SDN Cipete Selatan 03, misalnya, menerima lebih dari 200 laporan per hari dengan berbagai persoalan, mulai dari kesulitan mengakses sistem pendaftaran daring, kesalahan data administrasi, hingga status kependudukan.
Operator Posko SPMB, Deden Kusnendar, menjelaskan bahwa permasalahan kependudukan menjadi salah satu kendala yang paling banyak ditemui. Sebagian warga berasal dari luar Jakarta atau baru pindah sehingga belum memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi.
Menurut Deden, warga yang telah berpindah domisili sebenarnya dapat memanfaatkan jalur mutasi apabila memenuhi syarat administrasi, termasuk memiliki surat keterangan pindah tugas dari instansi terkait. Namun, kuota jalur tersebut sangat terbatas, yakni hanya sekitar tiga persen dari total daya tampung sekolah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengoperasikan posko layanan SPMB guna membantu masyarakat yang mengalami kendala selama proses pendaftaran, sekaligus memberikan informasi mengenai jalur pendidikan yang masih tersedia bagi calon peserta didik.