Pemerintah Pastikan Program MBG Tetap Berjalan Meski BGN Dibenahi

DAILYBEKASI.COM, JAKARTA — Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan meski saat ini Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menjalani proses pembenahan internal. Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga keberlangsungan program yang menyasar masyarakat rentan.

Dudung mengatakan pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang sedang berlangsung menunjukkan pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program. Sebaliknya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya evaluasi dan perbaikan tata kelola agar program berjalan lebih efektif.

“Pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan membenahi tata kelola program agar semakin baik ke depan,” kata Dudung dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).

Menurutnya, kendala internal yang terjadi tidak boleh menjadi alasan terhentinya program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto, kata Dudung, telah memberikan instruksi agar pemenuhan gizi bagi kelompok rentan tetap menjadi prioritas.

“Presiden memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan, karena program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan. Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam rangka memastikan kualitas pelaksanaan program, KSP telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Hasil pemantauan menunjukkan banyak satuan pelayanan yang telah menerapkan standar operasional dengan baik.

Dudung menyebut sejumlah SPPG telah memenuhi standar mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, hingga pelayanan kepada penerima manfaat.

“SPPG yang sudah sesuai standar ini dapat dijadikan percontohan, agar praktik baik di lapangan bisa direplikasikan di daerah lain, tentu dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah,” jelasnya.

Lebih lanjut, pemerintah kini memperkuat sistem pengawasan agar pelaksanaan program berlangsung lebih ketat, transparan, bersih, dan terukur. KSP juga membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya program guna memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaannya.

Dudung menegaskan, pemerintah tidak hanya berfokus pada pencapaian target jumlah penerima manfaat, tetapi juga memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk mereka yang berada di wilayah terluar Indonesia.