Anggaran MBG 2027 Diproyeksikan Ratusan Triliun, Sumber Dana Tetap dari Pendidikan dan Kesehatan
DAILYBEKASI.COM, JAKARTA — Komisi X DPR RI memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2027 masih akan menggunakan sebagian anggaran yang bersumber dari sektor pendidikan dan kesehatan. Kepastian tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, berdasarkan penjelasan yang diterima dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arum Sari.
Menurut Lalu, hingga saat ini pemerintah masih mempertahankan skema pendanaan program MBG dari dua sektor tersebut. Meski demikian, DPR menegaskan penggunaan anggaran pendidikan tidak boleh mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar sektor pendidikan nasional.
“Walaupun misalnya postur anggarannya ada di anggaran pendidikan, kami berharap kebutuhan-kebutuhan dasar pendidikan lainnya tidak terganggu oleh anggaran tersebut,” kata Lalu di Kompleks Parlemen, Kamis (18/6).
Lalu menilai program MBG tetap perlu dilanjutkan karena memiliki manfaat strategis bagi peningkatan gizi masyarakat. Namun, ia menekankan perlunya evaluasi terhadap tata kelola dan pelaksanaan program agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Ke depan, Komisi X juga mendorong agar program MBG lebih diprioritaskan untuk wilayah-wilayah tertinggal yang masih menghadapi persoalan akses pangan dan gizi.
Selain itu, Lalu menyambut baik rencana Badan Gizi Nasional untuk melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program tersebut. Kendati demikian, hingga kini DPR belum menerima rincian besaran anggaran final yang akan dialokasikan untuk MBG pada tahun 2027.
Sebagai komisi yang membidangi pendidikan, Komisi X DPR berkomitmen mengawasi penggunaan anggaran MBG yang sebagian berasal dari alokasi pendidikan.
“Kami di Komisi X akan mengawal, karena diambil dari anggaran pendidikan, tentu menjadi kewajiban kami untuk mengawasi setiap program yang dilaksanakan oleh BGN,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arum Sari sebelumnya mengonfirmasi bahwa sumber pendanaan MBG masih akan berasal dari sektor pendidikan dan kesehatan. Pemerintah telah menetapkan pagu indikatif program sebesar Rp270,2 triliun, meski angka tersebut masih berpotensi berubah setelah proses evaluasi.
Menurut Agustina, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan kebutuhan anggaran program MBG akan berada di kisaran Rp268 triliun.
“Sekarang pendidikan dan kesehatan. Masih itu, pendidikan. Masih. Ke depan juga masih ya,” kata Agustina usai rapat bersama Komisi IX DPR, Senin (15/6).
Pemerintah dan DPR dijadwalkan melanjutkan pembahasan terkait besaran anggaran serta mekanisme pelaksanaan program MBG 2027 dalam agenda pembahasan anggaran mendatang.