Dukung Transportasi Publik, Pemkot Bekasi Siapkan Anggaran untuk Halte Transjabodetabek
DAILYBEKASI.COM, KOTA BEKASI — Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menyatakan kesiapannya untuk ikut menanggung biaya pembangunan dan perawatan halte Transjabodetabek yang berada di wilayah Kota Bekasi. Dukungan tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar pemerintah daerah penyangga turut berkontribusi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur layanan transportasi publik tersebut.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan pihaknya telah menugaskan Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menyiapkan konsep pendanaan pembangunan halte yang nantinya akan melalui mekanisme penganggaran daerah.
“Kalau itu kan sebetulnya memang sudah berbagi tugas. Insya Allah saya sudah minta Kepala Dinas Perhubungan untuk menyiapkan konsepnya, dan tentu harus melalui proses penganggaran,” ujar Tri saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (15/6/2026).
Menurut Tri, pendanaan pembangunan dan perawatan halte tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga akan melibatkan kalangan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Yang sedang kita inisiasi adalah mengajak teman-teman pengusaha yang memiliki kemampuan untuk ikut berkontribusi dalam bentuk CSR dan sebagainya,” katanya.
Ia menilai keterlibatan sektor swasta dapat mempercepat penyediaan infrastruktur pendukung transportasi publik sekaligus mengurangi beban anggaran pemerintah. Keberadaan halte yang memadai juga dinilai penting untuk meningkatkan kualitas layanan Transjabodetabek bagi warga Bekasi yang setiap hari melakukan mobilitas menuju Jakarta.
Selain membahas pembangunan halte, Tri mengungkapkan dirinya juga berdiskusi dengan Gubernur DKI Jakarta terkait besarnya subsidi yang selama ini diberikan Pemprov DKI Jakarta untuk operasional layanan Transjabodetabek.
Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta tetap berkomitmen mempertahankan subsidi sebagai bagian dari upaya mendorong penggunaan transportasi publik dan mengurangi kemacetan di kawasan Jakarta dan sekitarnya.
“Pak Gubernur juga melihat bahwa kebutuhan transportasi publik untuk mengurangi kemacetan harus tetap didukung,” ujarnya.
Tri menjelaskan, secara perhitungan keekonomian tarif Transjabodetabek diperkirakan berada pada kisaran Rp13.500 hingga Rp15.000 per perjalanan. Namun, angka tersebut belum menjadi tarif resmi yang akan diterapkan kepada masyarakat.
Saat ini, kata dia, Gubernur DKI Jakarta masih mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat sebelum menetapkan tarif baru. Berdasarkan perhitungan sementara, tarif yang berpotensi diberlakukan berada di kisaran Rp5.000 hingga Rp6.000 per perjalanan.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan subsidi layanan Transjabodetabek yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga tidak akan dicabut. Pernyataan itu disampaikan setelah menerima permintaan langsung dari Wali Kota Bekasi agar subsidi tetap dipertahankan.
“Untuk Transjabodetabek, terus terang segera kami putuskan. Tapi saya ingin meluruskan, karena sekarang ini bahkan kemarin Bapak Wali Kota Bekasi juga telepon ke saya secara pribadi, jangan sampai kemudian tidak disubsidi,” kata Pramono di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).
Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak meminta pemerintah daerah penyangga untuk ikut menanggung subsidi operasional Transjabodetabek. Namun, ia berharap pemerintah daerah dapat berkontribusi melalui pembangunan maupun renovasi halte yang berada di wilayah masing-masing.
Menurutnya, perbaikan halte akan mendukung pengembangan layanan transportasi antardaerah sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat pengguna transportasi publik.
“Kalau haltenya diperbaiki, direnovasi, akan sangat membantu karena yang memanfaatkan halte-halte itu adalah warga di mana tempat itu berada,” ujar Pramono.