Harga BBM Non-Subsidi Melonjak, Pendapatan Driver Ojol Terancam Tergerus
DAILYBEKASI.COM, KOTA BEKASI — Kelangkaan sementara Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kota Bekasi berbarengan dengan kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green.
Kondisi tersebut dikeluhkan sejumlah pengemudi ojek online dan mitra layanan pengiriman barang karena dinilai menambah beban operasional mereka.
Salah seorang mitra platform pengiriman barang, Husnul (32), mengaku kesulitan mendapatkan Pertalite sehari sebelum penyesuaian harga Pertamax diberlakukan pada Rabu (10/6). Ia mengaku telah mendatangi sedikitnya empat SPBU di wilayah Bekasi hingga Cibitung namun tidak menemukan stok Pertalite.
“Sepanjang Kalimalang itu tiga pom bensin tidak ada Pertalite sampai Cibitung, karena kalau isi Pertamax terlalu mahal akhirnya saya pulang,” ujar Husnul.
Menurut dia, kenaikan harga Pertamax membuat pengeluaran harian semakin berat. Karena itu, ia berharap distribusi Pertalite kembali normal agar aktivitas kerjanya tidak terganggu.
“Kalau argonya naik nggak apa-apa (isi Pertamax), sekarang kan sudah Rp16 ribu Pertamax,” katanya.
Keluhan serupa disampaikan pengemudi ojek online, Sardan. Ia mengatakan selama ini Pertamax menjadi pilihan alternatif ketika Pertalite tidak tersedia di SPBU. Namun, setelah harga Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter, penggunaan BBM non-subsidi tersebut menjadi pertimbangan tersendiri.
“Kalau misalkan Pertalite kosong, bensin di tangki juga kosong, mau nggak mau pakai Pertamax,” ujarnya.
Sardan menilai kenaikan harga BBM non-subsidi akan berdampak langsung terhadap pendapatan pengemudi ojek online yang tarif jasanya belum mengalami penyesuaian.
“Pasti pengaruh, disamping itu kan tarif Ojol masih segitu-segitu aja, kalau bensin naik pasti berasa juga,” tambahnya.
Diketahui, harga Pertamax (RON 92) mengalami penyesuaian dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Menanggapi kondisi tersebut, Peneliti dan Pengamat Kebijakan Publik IDP-LP, Riko Noviantoro, mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi perpindahan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi akibat selisih harga yang semakin lebar.
Menurutnya, peningkatan penggunaan Pertalite berpotensi menambah beban subsidi pemerintah. Karena itu, pemerintah perlu mengedukasi masyarakat terkait efisiensi penggunaan BBM sekaligus memastikan distribusi energi berjalan optimal.
“Ini kan berarti ada peningkatan pengguna Pertalite, dan itu berarti ada peningkatan subsidi Pertalite,” kata Riko.
Selain itu, ia meminta aparat penegak hukum memperketat pengawasan terhadap potensi penimbunan BBM yang dapat memperburuk situasi di lapangan.
Riko menambahkan, di tengah gejolak harga energi global, pemerintah juga perlu menunjukkan komitmen penghematan kepada masyarakat, termasuk mengurangi perjalanan yang tidak mendesak dan mengedepankan gaya hidup sederhana.
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga memastikan harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan berdasarkan evaluasi berkala dengan mempertimbangkan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian, sesuai regulasi yang berlaku.
“Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator,” ujar Roberth.
Ia menegaskan Pertamina Patra Niaga terus menjaga ketersediaan pasokan dan kualitas BBM di seluruh wilayah Indonesia agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.