UMK Bekasi Lebih Tinggi dari UMP Jakarta, KSPI Desak Kenaikan 2027
DAILYBEKASI.COM, JAKARTA — Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi menjadi sorotan setelah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membandingkan besaran upah daerah tersebut dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. KSPI meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggunakan indeks tertentu sebesar 0,9 dalam menentukan kenaikan UMP Jakarta 2027.
Presiden KSPI Said Iqbal menilai penggunaan indeks 0,7 tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pekerja di ibu kota. Ia mendorong pemerintah Jakarta memakai indeks 0,9 agar kenaikan upah lebih tinggi dan sebanding dengan biaya hidup masyarakat.
Menurut Said, UMP DKI Jakarta saat ini masih berada di bawah UMK Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Padahal, kebutuhan hidup di Jakarta tergolong tinggi.
“Malu dong. Masa ibu kota lebih rendah, biaya hidupnya lebih tinggi. Mudah-mudahan jangan pakai lagi 0,7, tapi pakai 0,9, indeks tertentunya,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (16/11/2026).
Berdasarkan data upah minimum 2026, UMP DKI Jakarta sebesar Rp5.729.876. Sementara itu, UMK Kabupaten Bekasi mencapai Rp5.938.885 dan Kota Bekasi sebesar Rp5.999.443. Adapun UMK Kabupaten Karawang tercatat Rp5.886.853.
Perbandingan tersebut menjadi salah satu alasan KSPI meminta pemerintah Jakarta mempertimbangkan indeks kenaikan yang lebih tinggi. Menurut Said, kebijakan pengupahan perlu memperhatikan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup pekerja.
KSPI Bandingkan UMK Bekasi dengan UMP Jakarta
Said menjelaskan, pemerintah menggunakan tiga komponen dalam menghitung kenaikan upah minimum, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
Ketiga komponen tersebut menjadi dasar perhitungan kenaikan upah pekerja setiap tahun. Karena itu, besaran indeks tertentu turut memengaruhi hasil akhir penetapan upah minimum.
Dalam perbandingan tersebut, UMK Bekasi berada di atas UMP Jakarta 2026. Kondisi ini menjadi perhatian KSPI karena Jakarta merupakan ibu kota dengan kebutuhan hidup yang dinilai lebih tinggi.
KSPI berharap pemerintah DKI Jakarta mempertimbangkan kondisi tersebut saat menyusun kebijakan kenaikan UMP 2027. Dengan demikian, pekerja dapat memperoleh upah yang lebih sesuai dengan kebutuhan hidup.
Penetapan Upah Minimum 2027 Diperkirakan Awal Desember
Selain menyoroti UMP Jakarta, Said Iqbal turut menyampaikan perkembangan persiapan penetapan upah minimum 2027.
Ia mengaku memperoleh informasi bahwa Menteri Ketenagakerjaan akan segera menerbitkan surat keputusan (SK) pembentukan Dewan Pengupahan dan Tripartit Nasional yang baru. Penerbitan keputusan tersebut diperkirakan berlangsung dalam satu hingga dua pekan ke depan.
Setelah lembaga tersebut terbentuk, proses perundingan mengenai besaran upah minimum diharapkan dapat segera berjalan.
Said memperkirakan pemerintah akan mengumumkan besaran upah minimum 2027 pada awal Desember 2026. Penetapan tersebut mencakup UMP, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
“Jadi sudah bisa berunding. Dugaan saya kemungkinan akan molor memang penetapan upah minimum. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sekitar awal bulan Desember 2026, kita sudah akan mendapatkan nilai kenaikan upah minimum tahun 2027,” ujarnya.
KSPI Soroti Perusahaan yang Membayar Upah di Bawah Ketentuan
Di sisi lain, Said juga menyoroti perusahaan yang masih membayar pekerja di bawah ketentuan upah minimum.
Ia menilai persoalan tersebut muncul karena sebagian pengusaha tidak memperhitungkan kewajiban pembayaran tenaga kerja sejak awal mendirikan perusahaan.
Menurut Said, perusahaan berskala menengah dan besar perlu memasukkan komponen upah pekerja dalam perencanaan biaya operasional. Langkah tersebut penting agar perusahaan dapat memenuhi ketentuan pengupahan yang berlaku.
Sementara itu, mekanisme pembayaran upah pada usaha mikro dan kecil memiliki ketentuan tersendiri. Besarannya mengacu pada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.
Said berharap seluruh perusahaan menjalankan kewajiban pengupahan sesuai ketentuan. Dengan begitu, hak pekerja dapat terlindungi dan hubungan industrial berjalan lebih baik.



Post Comment