KSO Migas Bekasi Disorot, Forkim Minta Kejagung Telusuri Perdamaian 2022

KSO Migas Bekasi dan pemeriksaan dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung

DAILYBEKASI.COM, BEKASI — Dugaan korupsi pengelolaan kerja sama operasi (KSO) minyak dan gas bumi (migas) di Kota Bekasi dengan potensi kerugian negara mencapai Rp2 triliun turut menyeret perhatian terhadap kebijakan perusahaan daerah pada masa lalu. Kali ini, Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim) meminta Kejaksaan Agung menelusuri kesepakatan perdamaian PT Migas Kota Bekasi dengan perusahaan asing Foster Oil & Energy pada 2022.

Desakan tersebut muncul setelah Kejaksaan Agung memeriksa Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sebagai saksi pada Selasa (17/11/2026). Pemeriksaan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) itu berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi KSO antara PT Migas Kota Bekasi (Perseroda) dan PT Pertamina EP periode 2009–2024.

Ketua Umum Forkim, Mulyadi, menilai kesepakatan perdamaian dengan Foster Oil perlu mendapat perhatian penyidik. Pasalnya, proses tersebut berlangsung ketika Tri Adhianto menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi.

Menurut Mulyadi, penyidik perlu memastikan dasar hukum, pihak yang mengambil keputusan, serta dampak kesepakatan tersebut terhadap kondisi keuangan perusahaan daerah.

“Pemanggilan ini harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap seluruh persoalan. Kami ingin mengetahui bagaimana keputusan strategis diambil, siapa yang memberikan persetujuan, apa dasar hukumnya, dan bagaimana dampaknya terhadap keuangan negara maupun perusahaan daerah,” kata Mulyadi.

Ia menegaskan, penyidikan KSO Migas Bekasi tidak cukup hanya menelusuri pelaksanaan kerja sama dengan PT Pertamina EP. Kejagung juga perlu mendalami berbagai keputusan strategis yang berpotensi berkaitan dengan kerugian perusahaan daerah.

Dugaan Korupsi KSO Migas Bekasi Berpotensi Rugikan Negara Rp2 Triliun

Pemeriksaan Tri Adhianto merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi tata kelola KSO antara PT Migas Kota Bekasi (Perseroda) dan PT Pertamina EP selama periode 2009–2024.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, sebelumnya membenarkan pemanggilan Tri untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung pada Selasa (17/11/2026).

Dalam perkara ini, penyidik menduga terdapat penyimpangan pada mekanisme kerja sama dan perizinan operasional. Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah dugaan tidak terpenuhinya mekanisme persetujuan DPRD serta perizinan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kejaksaan Agung memperkirakan perkara tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp2 triliun. Namun, angka tersebut masih berupa estimasi dalam proses penyidikan dan belum menjadi nilai kerugian final berdasarkan putusan pengadilan.

Forkim Soroti Perdamaian PT Migas Kota Bekasi dengan Foster Oil

Selain kerja sama dengan PT Pertamina EP, Forkim meminta penyidik mendalami penyelesaian sengketa antara PT Migas Kota Bekasi dan Foster Oil & Energy melalui kesepakatan perdamaian pada 2022.

Mulyadi mempertanyakan proses penyelesaian sengketa tersebut. Menurut keterangannya, perkara itu sebelumnya telah melalui proses hukum dan berkaitan dengan kerugian materiil sekitar Rp12 miliar.

Ia juga menyebut kesepakatan perdamaian berlangsung sehari sebelum putusan kasasi Mahkamah Agung keluar pada April 2022. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian penyidik untuk memastikan kronologi dan pertimbangan di balik keputusan tersebut.

“Kalau memang perdamaian itu terjadi sehari sebelum putusan kasasi keluar, publik berhak mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini murni keputusan bisnis atau ada sesuatu di baliknya?” ujarnya.

Karena itu, Forkim meminta Kejagung memeriksa dokumen perjanjian perdamaian, persetujuan pemegang saham, kajian hukum, serta pertimbangan ekonomi yang mendasari kesepakatan tersebut.

Mulyadi menilai setiap keputusan yang menyangkut aset daerah harus mengutamakan kepentingan perusahaan dan masyarakat. Pemerintah daerah serta jajaran pengurus perusahaan juga perlu memastikan seluruh kebijakan memiliki dasar hukum yang jelas.

Meski demikian, kesepakatan perdamaian dalam sengketa bisnis tidak otomatis menjadi tindak pidana. Penyidik tetap harus membuktikan ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan maupun perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian.

Kejagung Periksa Sejumlah Pihak dalam Kasus KSO Migas Bekasi

Dalam perkembangan penyidikan KSO Migas Bekasi, Kejaksaan Agung telah meminta keterangan dari sejumlah pihak. Mereka berasal dari unsur Pemerintah Kota Bekasi, PT Migas Kota Bekasi, PT Pertamina EP, hingga Foster Oil & Energy.

Selain memeriksa sejumlah pihak, penyidik juga menggeledah beberapa lokasi yang berkaitan dengan perkara tersebut. Lokasi itu meliputi Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi, kantor PT Migas Kota Bekasi, kantor Foster Oil & Energy, Badan Pendapatan Daerah, serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen untuk mendalami proses pembentukan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kerja sama migas.

Mulyadi berharap Kejaksaan Agung mengusut perkara ini secara menyeluruh. Ia meminta penyidik tidak hanya memeriksa pihak yang menangani urusan administratif, tetapi juga menelusuri peran setiap pengambil kebijakan sesuai kewenangannya.

Di sisi lain, pemeriksaan seseorang sebagai saksi maupun penyebutan namanya dalam proses penyidikan tidak serta-merta membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana. Penentuan tanggung jawab hukum tetap harus berdasarkan alat bukti dan proses peradilan.

Hingga kini, penyidikan dugaan korupsi KSO Migas Bekasi masih berlangsung. Forkim berharap Kejaksaan Agung dapat mengungkap seluruh rangkaian kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan daerah tersebut secara transparan dan akuntabel.

Post Comment