Dedi Mulyadi Desak Jalan Bekasi Mulus dan Dokter Masuk Desa

DAILYBEKASI.COM, BEKASI — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan sejumlah instruksi kepada Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja untuk membenahi pelayanan publik, mulai dari menempatkan dokter di setiap desa dan kelurahan hingga menuntaskan jalan rusak dan memperbaiki sekolah pada 2027. Dedi juga mengingatkan agar proses lelang proyek berlangsung terbuka dan kepala daerah tidak terlibat dalam bisnis limbah.

Dalam kesempatan itu, Dedi meminta Asep memprioritaskan kebutuhan warga. Ia juga menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.

Ia juga menyoroti kondisi jalan, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan. Menurut Dedi, pemerintah daerah perlu memastikan pembangunan menjangkau masyarakat hingga tingkat desa. Ia meminta pemerintah daerah memprioritaskan kebutuhan dasar warga, terutama kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kebersihan lingkungan.

Dedi Mulyadi Minta Dokter Hadir di Setiap Desa

Dedi Mulyadi meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi memperluas akses pelayanan kesehatan hingga tingkat desa dan kelurahan. Salah satu usulannya adalah merekrut dokter kontrak yang bertugas mendatangi warga secara langsung, terutama masyarakat kurang mampu.

Menurut Dedi, pelayanan kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan puskesmas, rumah sakit, dan ambulans. Dengan menghadirkan dokter di dekat tempat tinggal warga, pemerintah dapat membantu masyarakat memperoleh pemeriksaan dan pengobatan secara lebih mudah.

“Dokternya jangan lagi ada di puskesmas, tetapi sudah selayaknya ada dokter keluarga,” ujar Dedi.

Ia juga meminta Asep meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit dan puskesmas. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan warga asli Kabupaten Bekasi turut merasakan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dedi menilai pelayanan kesehatan yang menjangkau rumah warga dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi kesenjangan akses pengobatan, terutama bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi.

Jalan Rusak dan Sekolah Buruk Ditargetkan Tuntas pada 2027

Selain kesehatan, Dedi Mulyadi menyoroti kondisi jalan dan bangunan sekolah di Kabupaten Bekasi. Ia meminta pemerintah daerah menetapkan target perbaikan yang jelas agar masyarakat tidak lagi menghadapi jalan berlubang dan fasilitas pendidikan yang memprihatinkan pada 2027.

“Tidak boleh lagi tahun 2027 ada jalan bolong di Bekasi. 2027 tidak boleh lagi ada sekolah jelek di Bekasi,” tegasnya.

Dedi juga mendorong peningkatan kualitas fasilitas pendidikan, khususnya sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Menurutnya, akses pendidikan yang memadai perlu diikuti dengan kesempatan melanjutkan sekolah hingga SMA atau SMK.

Pendidikan tersebut dinilai penting agar generasi muda Kabupaten Bekasi memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, termasuk sektor industri yang berkembang di wilayah tersebut.

Dedi Mulyadi Soroti Sampah dan Penataan Lingkungan Bekasi

Persoalan lingkungan turut menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat. Dedi menilai Kabupaten Bekasi masih membutuhkan pembenahan, terutama terkait penumpukan sampah, kondisi sungai, serta pemasangan spanduk dan baliho yang tidak tertata.

“Bekasi itu duitnya banyak, tapi daerahnya enggak rapi. Sungainya penuh sama sampah, udah ijo-ijo, sampah tiap daerah numpuk, spanduk baliho di mana-mana bertebaran,” katanya.

Ia meminta Pemkab Bekasi memperbaiki tata kelola lingkungan secara menyeluruh. Penataan tersebut mencakup kebersihan sungai, kawasan permukiman, sawah, rawa, trotoar, hingga tempat pemberhentian atau shelter.

Dedi juga menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap membantu penataan estetika Kabupaten Bekasi. Ia berharap kondisi lingkungan dan fasilitas publik dapat mencerminkan perkembangan ekonomi wilayah tersebut.

Menurutnya, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjaga fungsi ruang terbuka, lahan pertanian, dan kawasan perairan.

Pejabat Pemkab Bekasi Diminta Bekerja dengan Target Terukur

Untuk memastikan instruksi tersebut berjalan, Dedi meminta Asep menetapkan target kerja yang jelas bagi seluruh perangkat daerah. Camat, lurah, dan kepala dinas diminta bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan serta kualitas pelayanan di wilayah masing-masing.

Dedi bahkan mengusulkan pemotongan tunjangan bagi pejabat yang dinilai tidak mampu memenuhi target kinerja dan kebersihan.

“Kalau daerah situ tidak bersih, potong tunjangan camatnya. Kalau lurah tidak bisa mengendalikan lingkungan, potong tunjangan lurahnya. Kepala dinas enggak bisa kerja, bikin pakta integritas, potong,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar kepala daerah tidak hanya bekerja dari balik meja. Menurut Dedi, pemantauan langsung diperlukan untuk mengetahui persoalan warga, memastikan pelayanan publik berjalan, dan mengawasi kondisi lingkungan.

“Saya minta jangan jadi bupati kantoran. Harus jadi bupati selokan, harus jadi trotoar, bupati sawah, bupati kebon, bupati pabrik. Muter tiap hari,” katanya.

Dedi turut menilai pemanfaatan teknologi digital, termasuk tanda tangan elektronik, dapat membantu mengurangi beban administratif. Dengan begitu, kepala daerah diharapkan memiliki lebih banyak waktu untuk memantau pelaksanaan program dan kondisi masyarakat di lapangan.

Dedi Mulyadi Ingatkan Bupati Bekasi Tak Berbisnis Limbah

Dalam tata kelola pemerintahan, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Ia meminta seluruh proses lelang proyek pemerintah berjalan secara terbuka dan mengutamakan profesionalitas.

“Lakukan seluruh pekerjaan lelang terbuka, yang memang profesional. Bupati enggak boleh nitip-nitip siapa yang akan menang,” tegasnya.

Dedi mengingatkan agar kepala daerah tidak mencampurkan jabatan publik dengan kepentingan bisnis pribadi, termasuk usaha pengelolaan limbah. Menurutnya, Bupati Bekasi harus memusatkan perhatian pada tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

“Bupati enggak usah ikut bisnis-bisnisan. Bisnis limbah, enggak boleh. Bupati fokus pada pekerjaan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa integritas dan profesionalitas menjadi bagian penting dalam menjalankan pemerintahan. Proses pengadaan proyek harus berlangsung sesuai ketentuan, tanpa intervensi untuk memenangkan pihak tertentu.

Asep Surya Atmaja Dihadapkan pada Agenda Pembenahan Bekasi

Berbagai instruksi Dedi Mulyadi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Asep Surya Atmaja selama menjalankan sisa masa jabatan sebagai Bupati Bekasi periode 2025–2030.

Ia pun menyoroti sejumlah persoalan yang perlu segera ditangani Pemerintah Kabupaten Bekasi. Ia meminta pemerintah memperluas layanan kesehatan hingga desa dan kelurahan. Ia juga menekankan perbaikan jalan, sekolah, dan lingkungan. Selain itu, Dedi meminta pemerintah memperketat pengawasan kinerja aparatur serta proses lelang proyek.

Arahan tersebut menuntut koordinasi antarlembaga agar setiap program berjalan sesuai kebutuhan warga. Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu menentukan prioritas, menetapkan jadwal, dan memantau hasil pekerjaan secara berkala.