DPR Dukung Hibah Motor Listrik BGN untuk Guru Honorer, Soroti Dugaan Mark-up Pengadaan
DAILYBEKASI.COM, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyatakan dukungannya terhadap rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghibahkan sepeda motor listrik kepada para guru honorer di berbagai daerah. Kendaraan roda dua tersebut sebelumnya dibeli untuk kebutuhan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Yahya, langkah hibah merupakan solusi terbaik agar aset yang telah dibeli menggunakan anggaran negara tetap bermanfaat dan tidak menjadi pemborosan.
“Saat rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari menyampaikan bahwa sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah. Saya setuju dengan rencana tersebut,” ujar Yahya, Sabtu (20/6/2026).
Meski mendukung pengalihan aset tersebut, Yahya mengaku sejak awal tidak sepakat dengan kebijakan pengadaan motor listrik untuk operasional SPPG. Ia menilai kendaraan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan kerja pengelola dapur program makan bergizi.
Menurutnya, pengelola dapur tidak memerlukan tingkat mobilitas tinggi sehingga keberadaan motor listrik tidak memiliki urgensi yang jelas dalam mendukung pelaksanaan tugas di lapangan.
Politikus Partai Golkar itu juga mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR tidak pernah menerima laporan maupun informasi terkait proyek pengadaan motor listrik tersebut. Kondisi itu, kata dia, membuat fungsi pengawasan DPR terhadap penggunaan anggaran BGN pada periode sebelumnya tidak berjalan maksimal.
Selain mempertanyakan urgensi pengadaan, Yahya menyoroti proses pemilihan penyedia kendaraan yang dinilai kurang profesional. Ia menilai perusahaan penyedia tidak memiliki jaringan dealer maupun layanan purna jual yang memadai untuk mendukung operasional kendaraan dalam jangka panjang.
Yahya juga menyinggung adanya indikasi penggelembungan harga atau mark-up dalam proyek pengadaan motor listrik tersebut. Karena itu, ia menilai evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran perlu dilakukan guna memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Di sisi lain, Yahya mengapresiasi langkah Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang berupaya mengoptimalkan pemanfaatan aset yang telah dibeli pada tahun anggaran 2025.
Sebelumnya, Agustina menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik dilakukan pada masa kepemimpinan BGN sebelumnya. Kendati demikian, BGN berkomitmen memaksimalkan seluruh aset yang telah dibelanjakan agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Iya, nanti kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan. Poinnya sebenarnya bukan hanya motor. Semua yang sudah dibelanjakan pada 2025, termasuk perangkat IT, ingin kami maksimalkan pemanfaatannya,” kata Agustina usai rapat di Kompleks Parlemen.
Agustina menegaskan evaluasi tidak hanya menyasar motor listrik, tetapi juga seluruh aset yang dibeli pada tahun 2025. Sejumlah barang yang akan ditinjau kembali pemanfaatannya antara lain laptop, perangkat Internet of Things (IoT), hingga kamera CCTV yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik.
Untuk memastikan langkah optimalisasi aset berjalan sesuai aturan, BGN akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait aspek hukum dan administrasi dalam proses pengalihan maupun pemanfaatan barang milik negara tersebut.